Indeks Korupsi Kepala Daerah

Mendagri Tjahjo Kumolo mendesak KPK untuk mempercepat proses hukum kandidat kepala daerah yang menjadi tersangka kasus korupsi.

Majelis hakim menyatakan Rita dan Khairudin terbukti menerima gratifikasi senilai Rp110 miliar selama Juni 2010 hingga Agustus 2017.

Perkara yang menjerat Bupati Dirwan dan istrinya menambah daftar panjang kasus korupsi kepala daerah yang melibatkan suami-istri.

"Sampai kemarin lebih dari 15 orang anggota DPRD telah mengembalikan uang yang pernah diterimanya ke KPK dengan nilai sekitar ratusan juta rupiah."

Mendagri berkeyakinan korupsi sejumlah kepala daerah bukan disebabkan faktor rendahnya gaji, melainkan masalah mental. 

"Hari ini penyidik KPK akan lakukan pemeriksaan terhadap 22 orang saksi yang merupakan anggota DPRD Sumut untuk 38 tersangka," ujar Febridiansyah.

KPK memeriksa 8 saksi untuk tersangka Ferry Suando Tanuray alias FST yang merupakan salah satu dari 38 tersangka anggota DPRD Sumut yang diduga menerima uang dari mantan Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho.

Penangkapan kepala daerah tak memunculkan efek jera. Daftar kepala daerah yang menjadi pelaku tindak pidana korupsi semakin panjang.

Sebanyak 38 anggota DPRD Sumut diduga menerima suap dari mantan Gubernur Sumatera Utara, Gatot Pujo Nugroho, dengan kisaran antara Rp300-350 juta.

Komisi II DPR RI menilai revisi UU Pilkada tidak mungkin dilakukan di tengah tahapan pemilihan kepala daerah sudah berlangsung pada tahun ini.

Sebanyak 38 anggota DPRD Sumatera Utara periode 2009-2014 dan 2014-2019 menjadi tersangka penerima suap.

Dengan menggunakan kewenangan atributifnya, KPU dapat menjabarkan soal "berhalangan tetap" dalam peraturan, bagi calon kepala daerah terduga korupsi.

Negara harus memikirkan hukuman alternatif atas kasus korupsi yang nilai kerugian negaranya tidak besar.

KPK berharap partai bisa memperhatikan bahaya korupsi yang dilakukan dinasti politik, terutama setelah MK kembali memperbolehkan dinasti politik.

KPK telah mengantongi sejumlah nama kepala daerah yang bisa ditetapkan sebagai tersangka korupsi namun masih menunggu syarat administrasi untuk diumumkan ke publik.

Korupsi yang melibatkan politik dinasti marak terjadi karena parpol tidak menganggapnya sebagai sebuah persoalan dengan justifikasi setiap orang berhak dipilih.

"Itu tidak dalam konteks melindungi koruptor, tidak melindungi orang yang menyalahgunakan kewenangannya," kata Mendagri Tjahjo Kumolo.

Pemerintah beralibi MoU kemendagri, Polri, dan Kejagung untuk memastikan pejabat daerah tak khawatir mengambil keputusan.

Haedar mengajak seluruh komponen masyarakat, terutama partai politik untuk membenahi budaya politik di Indonesia yang cenderung transaksional.

Tjahjo memprediksi ada pesan dari KPK agar Kemendagri aktif mengawasi kepala daerah petahana yang ikut Pilkada 2018.