Indeks Korupsi Kepala Daerah

Hukum
Senin, 20 Juli

Pakai Jaket Krem, Bupati Lombok Barat Tiba di Gedung KPK

Bupati Lombok Barat tiba di KPK malam ini usai terjaring OTT suap proyek. Uang tunai ratusan juta rupiah ikut disita petugas.
Hukum
Senin, 20 Juli

Grup "Langitan" Sudewo: Tak Kerja Tapi Dapat Fee Rp450 Juta

Saksi sidang korupsi Sudewo bongkar peran aktor "langitan" proyek kereta api. Perusahaan lokal dipaksa setor fee Rp450 juta meski pelaku tak ikut kerja.
Hukum
Senin, 20 Juli

Kasus DJKA: Staf Ahli Menhub Terima Rp500 Juta dari Kontraktor

Staf Ahli Menhub Robi Kurniawan akui terima Rp500 juta dari kontraktor proyek DJKA. Berdalih "uang lewat" bansos sebelum dibalikan ke KPK.
Hukum
Senin, 20 Juli

Tak Ada di LHKPN, KPK Bongkar Tumpukan Dolar Bupati Pati Sudewo

Sembunyikan dolar Rp2,87 M, eks Bupati Pati Sudewo klaim tak lapor LHKPN karena keburu digeledah KPK.
Hukum
Senin, 20 Juli

6 Fakta OTT Lombok Barat: KPK Tangkap Bupati & Sita Ratusan Juta

OTT terhadap Bupati Lombok Barat, Lalu Ahmad Zaini, menambah daftar panjang bersih-bersih kepala daerah yang dilakukan KPK sepanjang tahun 2026.
Hukum
Sabtu, 18 Juli

KPK Beberkan Alasan Biaya Politik Mahal Picu Korupsi Daerah

KPK bongkar keterkaitan biaya politik mahal dengan korupsi kepala daerah, mulai dari modus atur proyek hingga tuntutan balik modal.
Hukum
Jumat, 17 Juli

Kasus Sudah Disidik, KPK Tolak Laporan Gratifikasi Raja Juli

KPK menolak laporan gratifikasi Menteri Kehutanan Raja Juli dari Bupati Kuansing. Penolakan dilakukan karena kasus sudah masuk penyidikan.
Hukum
Jumat, 17 Juli

Bupati Kuansing Klaim Tak Pernah Beri Amplop ke Menhut Raja Juli

Suhardiman juga mengaku tak mengetahui isi amplop yang diberikan ke Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni.
News Plus
Jumat, 3 Juli

Korupsi di Daerah Terus Berulang, Perlu Pembenahan Sistemik

Korupsi di daerah akan terus berulang jika akar masalah dalam tata kelola dan integritas pemda tidak dibenahi.
Hukum
Jumat, 3 Juli

OTT ke-15 di 2026, KPK Tangkap Bupati Langkat Syah Afandin

Sebelum ini, KPK melakukan OTT ke-14 yang membuat Bupati Kuantan Singingi Suhardiman Amby menyerahkan diri.
Hukum
Senin, 20 Apr

KPK: Kepala Daerah Kena OTT Tak Cuma karena Biaya Politik Mahal

KPK menilai integritas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemilu maupun pilkada jadi kunci utama agar praktik korupsi tidak berulang.
News Plus
Senin, 9 Mar

Modus Korupsi Dinasti Bisnis Fadia Akali Proyek di Pekalongan

KPK menetapkan Bupati Pekalongan Fadia Arafiq sebagai tersangka. Bagaimana modus korupsi Fadia melalui PT RNB dan konflik kepentingan keluarga?
Hukum
Rabu, 24 Des 2025

KPK: Sejumlah Aset Milik RK Tak Masuk LHKPN

KPK menemukan sejumlah aset milik Ridwan Kamil yang diduga tak dilaporkan dalam LHKPN, termasuk usaha kedai kopi, terkait penyidikan kasus iklan Bank BJB.
Hukum
Sabtu, 8 Nov 2025

Bupati Ponorogo Terjaring OTT KPK Bareng Adik dan Sekda

OTT tersebut terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam mutasi dan rotasi jabatan.
Hukum
Sabtu, 8 Nov 2025

Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko Tiba di KPK Usai Terjaring OTT

KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang terjaring dalam operasi senyap tersebut.
Hukum
Sabtu, 8 Nov 2025

KPK Tangkap 13 Orang saat OTT Bupati Ponorogo

KPK menjelaskan OTT tersebut terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam mutasi dan rotasi jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo.
Hukum
Rabu, 30 Juli 2025

Mbak Ita Kerap Geleng-Geleng saat Dengar Pembacaan Tuntutan JPU

Mbak Ita geleng-geleng saat Jaksa KPK menyimpulkan dia berasama suaminya, Alwin Basri, terbukti menerima fee.
Hukum
Selasa, 29 Juli 2025

Mbak Ita & Suaminya akan Jalani Sidang Tuntutan Rabu Pekan Ini

Mbak Ita dan suaminya, Alwin, akan menjalani sidang tuntutan dalam kasus korupsi di Tipikor Semarang, Rabu (30/7/2025).
Hukum
Kamis, 24 Juli 2025

Di Sidang Mbak Ita, Jaksa Berulang-ulang Tanyakan Sosok Zulkifli

Dalam sidang agenda pemeriksaan terdakwa, Mbak Ita mengaku tak mengenal Zulkifli.
Hukum
Rabu, 16 Juli 2025

Kepala Badan Kepegawaian Jadi Saksi Menguntungkan Mbak Ita

Penasihat hukum Mbak Ita menghadirkan Joko Hartono sebagai saksi yang menguntungkan bagi kliennya.