Indeks Korupsi Kepala Daerah

Dalam OTT terhadap Lalu Ahmad Zaini, tim KPK juga menyita barang bukti dengan nilai total sekitar Rp9,06 miliar dan menduga ada aksi korupsi lain.

Dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan berupa benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa, suap hingga gratifikasi.

Penguatan sistem pengawasan dana otsus lebih penting dibandingkan sekadar memisahkan dari rekening APBD.

Bupati Lombok Barat tiba di KPK malam ini usai terjaring OTT suap proyek. Uang tunai ratusan juta rupiah ikut disita petugas.

Saksi sidang korupsi Sudewo bongkar peran aktor "langitan" proyek kereta api. Perusahaan lokal dipaksa setor fee Rp450 juta meski pelaku tak ikut kerja.

Staf Ahli Menhub Robi Kurniawan akui terima Rp500 juta dari kontraktor proyek DJKA. Berdalih "uang lewat" bansos sebelum dibalikan ke KPK.

Sembunyikan dolar Rp2,87 M, eks Bupati Pati Sudewo klaim tak lapor LHKPN karena keburu digeledah KPK.

OTT terhadap Bupati Lombok Barat, Lalu Ahmad Zaini, menambah daftar panjang bersih-bersih kepala daerah yang dilakukan KPK sepanjang tahun 2026.

KPK bongkar keterkaitan biaya politik mahal dengan korupsi kepala daerah, mulai dari modus atur proyek hingga tuntutan balik modal.

KPK menolak laporan gratifikasi Menteri Kehutanan Raja Juli dari Bupati Kuansing. Penolakan dilakukan karena kasus sudah masuk penyidikan.

Suhardiman juga mengaku tak mengetahui isi amplop yang diberikan ke Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni.

Korupsi di daerah akan terus berulang jika akar masalah dalam tata kelola dan integritas pemda tidak dibenahi.

Sebelum ini, KPK melakukan OTT ke-14 yang membuat Bupati Kuantan Singingi Suhardiman Amby menyerahkan diri.

KPK menilai integritas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemilu maupun pilkada jadi kunci utama agar praktik korupsi tidak berulang.

KPK menetapkan Bupati Pekalongan Fadia Arafiq sebagai tersangka. Bagaimana modus korupsi Fadia melalui PT RNB dan konflik kepentingan keluarga?

KPK menemukan sejumlah aset milik Ridwan Kamil yang diduga tak dilaporkan dalam LHKPN, termasuk usaha kedai kopi, terkait penyidikan kasus iklan Bank BJB.

OTT tersebut terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam mutasi dan rotasi jabatan.

KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang terjaring dalam operasi senyap tersebut.

KPK menjelaskan OTT tersebut terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam mutasi dan rotasi jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo.

Mbak Ita geleng-geleng saat Jaksa KPK menyimpulkan dia berasama suaminya, Alwin Basri, terbukti menerima fee.