tirto.id - Forum Umat Islam Bersatu (FUIB) menyayangkan sikap Mendagri Tjahjo Kumolo yang melantik Sestama Lemhanas Komjen Pol Iriawan, Senin (18/6/2018). Ketua FUIB, Rahmat Himran mendesak Tjahjo untuk mengkaji ulang pengangkatan Iriawan yang masih aktif sebagai perwira tinggi Polri.
"Kepada Mendagri diminta untuk meninjau kembali keputusan tentang pengangkatan Pj Gubernur Jawa Barat atau daerah mana pun sepanjang bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku," kata Himran di Menteng, Jakarta, Selasa (19/6/2018).
Himran menilai pengangkatan Iriawan tidak sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Pengangkatan bertentangan UU Nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian dan UU Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
Himran memandang, pengangkatan tidak dibenarkan karena definisi, tugas dan wewenang kepolisian dan ASN berbeda. Selain itu, pengangkatan Iriawan tidak bisa digunakan sebagai alasan pengisian kekosongan kekuasaan selama Pilkada Jabar sesuai UU nomor 10 tahun 2016.
Selain meminta Tjahjo mengkaji ulang pengangkatan Iriawan, FUIB juga meminta Presiden Jokowi untuk meninjau kebijakan Tjahjo. Bila perlu, Presiden sebaiknya mencopot Tjahjo sebagai Mendagri karena telah menyalahgunakan wewenang dan melanggar undang-undang tentang pelantikan Iriawan.
Rahmat mengaku, FUIB akan melakukan konsolidasi nasional setelah pelantikan Iriawan. Selain konsolidasi, mereka akan demonstrasi tentang pengangkatan Iriawan. Mereka pun akan mendesak Tjahjo untuk mencabut Iriawan atau meminta Presiden mengganti Tjahjo.
"rencana kita akan melakukan aksi demo besar-besaran pada hari jumat besok. Jumat kita akan melakukan demo di Istana Negara dan di Kemendagri," kata Himran.
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo melantik Sestama Lemhanas Komjen Pol Iriawan, Senin (18/6/2018). Pelantikan pun menimbulkan polemik karena Iriawan masih aktif sebagai pejabat Polri. Bahkan, Fraksi Gerindra DPRD Jabar tidak mendatangi pelantikan Iriawan.
Pelantikan Iriawan pun menimbulkan respon di lingkungan DPR. Fraksi Partai Demokrat pun mewacanakan hak angket terkait pelantikan Iriawan. Sejumlah partai kontra pemerintah seperti Gerindra dan PKS pun mendukung kebijakan tersebut.
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Yantina Debora
