Indeks Penjabat Gubernur

Selain menandatangani Keppres pemberhentian Khofifah Indar Parawansa, Jokowi juga mengangkat sekda Jatim jadi Pj gubernur.

Jokowi sudah memilih 10 penjabat gubernur untuk daerah yang akan habis masa jabatan per September 2023. Berikut nama-namanya.

Jokowi sebut tak hanya Ganjar Pranowo yang masa jabatannya habis pada September 2023, tapi juga Bali, Sumatera Utara, dan Jawa Barat.

KontraS dan ICW menilai penunjukan Pj Gubernur memiliki banyak kepentingan. 

Pemerintah sesegera mungkin mengeluarkan Perppu Pemilu lalu melantik Pj Gubernur Papua Barat Daya.

Tito mengangkat staf ahlinya dan satu staf ahli Kejagung sebagai Pj Gubernur di 3 DOB Papua.

Heru memastikan akan melanjutkan program-program yang penting untuk masyarakat, terlepas siapapun yang menginisiasinya.

PR yang diberikan Anies kepada Heru yakni mengurusi seluruh permasalahan Jakarta, mulai dari soal ibu hamil, pemakaman jenazah hingga normalisasi Ciliwung.

Anies memastikan agar Pj Gubernur selanjutnya tetap menjalankan program mulai dari ibu hamil sampai pemakaman warga, serta Normalisasi atau Naturalisasi.

Adi menilai pemilihan 3 nama oleh DPRD DKI tak membawa dampak karena ujung pemilihan ada di tangan Jokowi.

Dari 42 nama tersebut akan dipilih tiga terbanyak yang nantinya akan diusulkan oleh DPRD DKI sebagai 3 kandidat Penjabat Gubernur Jakarta kepada Kemendagri.

Ketua DPD Partai Demokrat Jakarta, Mujiyono memberikan clue jika kandidat yang diusungnya merupakan perwakilan dari Pemerintah Pusat yang menguasai Jakarta.

PSI berpendapat kemampuan eksekusi Pj Gubernur penting bagi nasib Jakarta ke depan, terlebih saat ini tengah persiapan transisi perpindahan Ibukota Negara.

Marullah sebut proposal pemberhentian disampaikan ke Mendagri Tito paling lambat 30 hari sebelum masa jabatan gubernur/wakil gubernur berakhir.

Belum ada nama penjabat gubernur yang terpilih dari usulan Mendagri.

Penunjukan penjabat kepala daerah harus dibuatkan aturan pelakananya agar kriteria, persyaratan dan mekanismenya terukur.

Penunjukan Mayjen TNI (Purn) Achmad Marzuki sebagai PJ Gubernur Aceh bertentangan dengan omongan Mendagri Tito Karnavian sendiri.

KontraS, Perludem dan ICW yakin Ombudsman akan bekerja secara independen dalam memutuskan adanya dugaan maladministrasi di balik penunjukkan Pj.

KontraS dan ICW menilai penunjukan penjabat kepala daerah tidak dilaksanakan secara transparan dan akuntabel. Koalisi sipil meminta Ombudsman turun tangan.

Proses penunjukan penjabat kepala daerah dinilai tidak transparan. ICW sudah meminta informasi mengenai ini ke Kemendagri, namun belum jua ada respons.