tirto.id -
Tjahjo berpandangan, Indonesia harus mengedepankan keamanan bangsa daripada debat masalah legalitas penindakan terhadap teroris. Menurut Tjahjo, penindakan semakin diperlukan apabila pelaku teror sudah teridentifikasi sebelum melakukan aksi. Pengidentifikasian pun juga dilakukan dengan kehati-hatian lewat mekanisme HAM.
"Apa yang ngebom itu menggunakan HAM? Kan gak juga. Dia main tembak, main ngebom. Kita harus cepat. Kalau kita sedikit-dikit nunggu payung hukum, ini gak bar-bar [tidak selesai] undang-undang teroris, bagaimana kita mau menangkap?" Kata Tjahjo di Gedung BSSN, Jakarta, Jumat (18/5/2018).
Tjahjo mengklaim, masyarakat Indonesia sudah sadar akan HAM. Indonesia sudah mendirikan Komnas HAM untuk mengakomodir permasalahan HAM. Di tingkat pemerintah, baik pegawai negeri sipil, maupun TNI-Polri dinilai tidak mungkin menindak teroris tanpa memperhatikan hak asasi.
Ia menganalogikan kisah penindakan teror dengan kisah pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Politikus PDIP itu menuturkan, pemerintah membubarkan HTI, tetapi mereka masih memberikan ruang kepada HTI untuk menggugat di Mahkamah Konstitusi serta Pengadilan Tata Usaha Negara.
Oleh sebab itu, Tjahjo menilai, stabilitas keamanan lebih baik daripada permasalahan HAM.
"Gak mungkin seseorang di negara kita melanggar HAM. Enggak akan mungkin. Maka sekarang apa? Keamanan dan stabilitas yang diutamakan," kata Tjahjo.
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Maya Saputri
