tirto.id - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengklaim dirinya sendiri yang mengusulkan 2 nama Perwira Tinggi Polri untuk menjadi Penjabat (Pj) Gubernur di dua Provinsi yang akan melaksanakan Pilkada 2018, yakni Jawa Barat (Jabar) dan Sumatera Utara (Sumut).
Pj Gubernur ditunjuk untuk menggantikan peran kepala daerah provinsi yang habis masa jabatannya. Sedangkan status Pj sementara (Pjs) untuk mengganti kepala daerah yang cuti kampanye. Pjs adalah sebutan baru yang sebelumnya bernama Pelaksana tugas (Plt).
"Saya kan konsultasi sama Pak Kapolri. Kemarin (Pilkada 2017) lewat Menko Polhukam dikasih Pak Carlo Tewu (sebagai Pj Sulawesi Barat). Sekarang, sementara saya butuh dua nama. Saya, Pak Kapolri, Pak Wakapolri diskusi," ujar Tjahjo kepada wartawan di Jakarta, Kamis (25/1/2018).
Polri sudah memutuskan sosok yang diusulkan untuk menjadi Pj Gubernur di Jawa Barat dan Sumatera Utara. Kedua perwira tinggi yang namanya disodorkan Kapolri Jenderal Tito Karnavian adalah Asisten Operasi Kapolri Inspektur Jenderal M. Iriawan dan Kepala Divisi Propam Polri Irjen Martuani Sormin.
Iriawan diusulkan Tito sebagai Pj Gubernur Jawa Barat, mengisi posisi yang ditinggalkan Ahmad Heryawan mulai 13 Juni 2018. Sementara, Martuani disiapkan mengisi posisi Pj Gubernur Sumut menggantikan Tengku Erry Nuradi yang habis masa jabatannya pada 17 Juni 2018.
"Bagi saya sebagai Mendagri, saya tidak mungkin melepas (Pj) 17 Provinsi seluruhnya ke pejabat eselon I. Kalau semua dilepas kosong Kemendagri. Bisa saja tahun depan ada juga dari Kejaksaan," ujar Tjahjo.
Tjahjo beralasan sengaja meminta Pj kepala daerah dari unsur TNI dan Polri untuk menjaga daerah-daerah yang dianggap memiliki tingkat kerawanan tinggi, terutama saat Pilkada serentak 2018.
Pada 2017, alasan itu juga yang menjadi dasar Kemendagri menunjuk Pj Gubernur Sulbar dijabat Irjen Carlo Brix Tewu. Carlo saat itu merupakan Staf Ahli Bidang Ideologi dan Konstitusi Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Menko Polhukam.
Penulis: Lalu Rahadian
Editor: Addi M Idhom
