tirto.id - Kepala Bagian Penerangan Umum Mabes Polri Kombes Pol Martinus Sitompul mengatakan bahwa dalam pengarahan Wakapolri Komjen Pol Syafruddin, ada 2 pejabat Polri yang dipercaya memimpin daerah Jawa Barat dan Sumatera Utara saat Pilkada 2018.
Meski begitu, Martinus menyatakan informasi ini masih menunggu pernyataan resmi dari pihak Kementerian Dalam Negeri. Hal ini dikatakan oleh Martinus setelah rapat pimpinan Polri di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
"Informasi yang saya terima untuk provinsi Jawa Barat, pelaksana tugasnya akan diisi oleh Asisten Operasi Kapolri Irjen Pol M. Iriawan. Dan untuk provinsi Sumatera Utara, direncanakan Irjen Martuani Sormin yang menjabat sebagai Kadiv Propam Polri saat ini," terangnya hari Kamis (25/1/2018).
Padahal, dari informasi terakhir, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan tidak mengikuti Pilkada karena sudah dua periode memimpin Jawa Barat. Sedangkan Gubernur Sumatera Utara Tengku Erry Nuradi dikabarkan batal mengikuti Pilkada 2018 karena satu persatu partai mencabut dukungan dengan alasannya masing-masing seperti Golkar dan PKPI.
Martinus menerangkan bahwa nantinya akan ada wilayah lain yang juga menetapkan pejabat gubernurnya untuk melaksanakan tugas sementara waktu. Menurut Martinus, hal ini dilakukan karena ada beberapa kepala daerah yang harus mengikuti masa cuti kampanye di saat masih menjabat. Nantinya, bila diresmikan, maka anggota itu akan menjabat selama 4-5 bulan.
Sedangkan Dirjen Otda Kemendagri Soni Sumarsono menolak bila dua perwira polisi itu dikatakan akan menjadi pelaksana tugas gubernur. Menurutnya, mereka hanya menjadi pejabat gubernur yang sifatnya masih merupakan usulan. Menurut Soni, keputusan itu ada di tangan presiden.
"Keputusan tergantung pak Presiden," jelas Soni saat dikonfirmasi. "Itu pun masih Juni nanti. Nanti kalau gubernur sudah berhenti kan kosong. Usulan itu banyak nama, salah duanya dua jenderal itu."
Meski tak merinci sebab dipilihnya kedua perwira itu, Soni menegaskan bahwa selain keduanya, banyak nama yang akan dipilih dari beragam pihak, salah satunya Polri. Hal ini karena keterbatasan sumber daya manusia Kemendagri.
"Kebutuhan pelaksana tugas banyak. Nggak mungkin semuanya dari Kemendagri. Jadi bebannya dipukul rata ke beberapa instansi yang terkait, terutama kepolisian dan Polhukam," tandasnya.
Penulis: Felix Nathaniel
Editor: Yantina Debora
