Indeks Swastanisasi Air

Poin-poin dalam memori gugatan PK menunjukkan sikap pemerintah yang masih ingin melanggengkan swastanisasi yang telah banyak menimbulkan kerugian bagi pemerintah maupun warga Jakarta.

Kemenkeu menjelaskan, pengajuan banding terhadap putusan MA dilakukan karena Kemenkeu ikut terlibat dalam perjanjian kerja sama melalui penjaminan kepada dua perusahaan swasta pada 1997.

Koalisi aktivis menilai langkah Kemenkeu mengajukan PK atas Putusan MA soal swastanisasi air di Jakarta mengabaikan konstitusi.

Kemenkeu menganggap pertimbangan hukum yang dipakai MA atau Judex Juri bertentangan dengan karakteristik gugatan warga negara/Citizen Law Suite (CLS) di Indonesia.

Warga Sentul City melakukan aksi protes di depan Istana Negara meminta pemerintah melakukan proses hukum ke pengembang perumahan Sentul City yang diduga melakukan swastanisasi air di perumahan, Jakarta, Senin (30/4/18). tirto.id/Andrey Gromico

Partai Gerindra meminta Pemprov DKI untuk menjalankan putusan MA soal swastanisasi air dan meningkatkan pipanisasi oleh PAM.

Anies belum menjelaskan detail rencana Pemprov DKI Jakarta untuk menghentikan swastanisasi air.

Koalisi Masyarakat Sipil meminta Anies-Sandi merealisasikan putusan MA dengan mengambil alih pengelolaan air dari swasta di DKI Jakarta.

Harga air bersih di Jakarta dianggap tak sebanding dan pelayanan yang diterima warga.

"Jadi saya tidak ingin tempat Pemprov, Balai Kota, jadi tempat tanda tangan tapi kita tidak tahu isi tanda tangannya," ungkap Anies Baswedan.

"Supaya aksesnya tersebut selain dibuka tapi juga terjangkau harganya buat masyarakat," kata Sandi.

Swastanisasi air di Jakarta tidak serta merta bisa dibatalkan karena terikat kontrak kerja sama.

Tim TGUPP DKI mengklaim peningkatan pajak air tanah naik hingga 1.000 persen.

Bambang menyarankan Koalisi Masyarakat Menolak Swastanisasi Air Jakarta melakukan aanmaning kepada Pemprov DKI untuk mempercepat penghentian swastanisasi air di Jakarta.

Tim dibentuk untuk mengatasi masalah rusun dan air setelah MA memutuskan kontrak pengelolaan air dengan pihak swasta, yaitu PT Aetra Air Jakarta dan PT PAM Lyonnaise Jaya (Palyja).

Penghentian swastanisasi air di Jakarta untuk mematuhi putusan MA, menurut Badan Pengawas PAM Jaya, belum bisa dilakukan dalam waktu dekat.

PAM Jaya menyatakan keputusan perusahaan itu tentang pelaksanaan putusan MA soal perintah penghentian swastanisasi air di DKI Jakarta bergantung pada instruksi Anies-Sandiaga.

Para aktivis akan mendesak pengadilan untuk segera melakukan eksekusi terhadap putusan Mahkamah Agung (MA) yang memerintahkan penghentian swastanisasi air di DKI Jakarta.

Pemprov DKI harus segera melaksanakan putusan MA soal swastanisasi air.

Dua pengelola air di Jakarta, PT Aetra Air Jakarta (Aetra) dan PAM Lyonnaise Jaya (Palyja) masih mempelajari putusan Mahkamah Agung (MA) yang melarang swastanisasi air.