Indeks Swastanisasi Air

Saat ini operasi air bersih di Jakarta secara penuh dikelola oleh BUMD PAM Jaya.

GERAK mendesak Pj Gubernur Heru Budi Hartono dan PAM Jaya untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh terkait penyediaan Air di Jakarta.

Pelanggan layanan air PAM Jaya kini bisa membayar tagihan air lewat aplikasi Bank DKI yakni JakOne Mobile.

Jelang swastanisasi air berakhir, PAM Jaya merekrut sebanyak 1.097 pegawai PT PAM Lyonnaise Jaya (PALYJA) dan PT Aetra Air Jakarta (Aetra Jakarta). 

LBH Jakarta menilai Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tak serius memenuhi janji-janji politiknya semasa kampanye.

Komite Warga Sentul City menginginkan konsep swakelola, bukan konsep kota mandiri, demi mewujudkan pelayanan publik yang adil.

RUU SDA batal dibahas dalam pembicaraan tingkat II/pengambilan keputusan di rapat paripurna DPR RI hari ini. Sejumlah klausul dalam beleid tersebut masih perlu 'dirapihkan'.

RUU SDA dipandang belum mengatur soal ekosistem air secara luas.

KMMSAJ memandang Gubernur DKI Jakarta sebagai pusat dari swastanisasi air di Jakarta. KMMSAJ menuding KPK sempat memeriksa Anies Mei 2019, tapi hasilnya tak diumbar pada publik.

Koalisi Masyarakat Menolak Swastanisasi Air Jakarta (KMMSAJ) menemui Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menyerahkan 25 bukti baru terkait swastanisasi air.

Klausul perjanjian dalam HoA dinilai berpotensi menimbulkan masalah hukum, khususnya pemberian eksklusivitas kepada Aetra untuk mengelola air baku menjadi air bersih di DKI.

Temuan kerugian PAM Jaya mencapai Rp1,2 triliun yang diduga kumulasi kerugian karena asetnya digunakan oleh pihak swasta, yakni Aetra dan Palyja, Direktur Utama PAM Jaya, Priyatno Bambang Hernowo.

PAM Jaya menemui Pemprov DKI membahas alternatif cara lain yang akan ditempuh karena Palyja belum mau menangani HoA swastanisasi air.

Pemprov DKI akan mengadakan pertemuan untuk membahas usulan KPK terkait swastanisasi air pada Minggu ini.

KPK menilai ada potensi kerugian atas kerja sama pengelolaan air di DKI Jakarta mencapai Rp1,2 triliun.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan, HoA swastanisasi air antara PAM Jaya dengan Aetra tetap berjalan meskipun Palyja belum bersepakat.

Aktivis KMMSAJ meminta KPK mengusut kerugian negara akibat swastanisasi air di DKI Jakarta.  

Pemprov DKI, melalui tim tata kelola air akan menemui KPK hari ini (10/5/2019) untuk berkonsultasi tentang posisi Palyja yang tidak kooperatif terkait masalah HoA.

Pemprov DKI Jakarta berencana akan menyampaikan masalah Palyja tidak Kooperatif dalam HoA swastanisasi air ke KPK.

Pemprov DKI melalui tim tata kelola air, akan menyampaikan posisi Palyja dalam privatisasi air di Jakarta, ke KPK serta mendiskusikan kemungkinan penanganan melalui ruang hukum.