Indeks Swastanisasi Air

Pemprov DKI mengaku, pertemuan dengan KPK yang berlangsung besok tidak berkaitan dengan kasus korupsi.

Pemprov DKI Jakarta dan tim tata kelola air akan menemui KPK Jumat besok untuk membahas soal swastanisasi air.

Komisi B DPRD DKI Jakarta meminta ada laporan tentang perkembangan upaya penghentian swastanisasi air di ibu kota. 

Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk tegas kepada Palyja dalam masalah HoA swastanisasi air Jakarta.

Dirut PAM JAYA Priyatno Bambang Hernowo menyatakan, keputusan penandatanganan HoA atau perjanjian induk terkait pemutusan swastanisasi air masih terhambat kepentingan bisnis masing-masing.

Direktur PAM JAYA menyatakan, perubahan kebijakan swastanisasi air dilakukan enam bulan pasca penandatanganan HoA antara Pemprov DKI dan pihak swasta.

Direktur PAM Jaya Priyatno Bambang mengundur lagi pertemuannya dengan Palyja untuk membahas Head of Agreement atau perjanjian induk terkait pemutusan swastanisasi air.

Pemprov DKI Jakarta tidak tegas soal pemutusan swastanisasi air, sehingga membiarkan pihak swasta menandatangani Head of Agreement (HoA) masalah swastanisasi air  hingga saat ini.

LBH Jakarta menilai, kesepakatan yang telah diambil oleh PT Aetra Jakarta dan PAM Jaya dalam Head of Agreement (HoA) masalah pemutusan swastanisasi air hanyalah sebatas restrukturisasi.

Direktur PAM Jaya, Priayatno Bambang akan bertemu kembali dengan pihak PT Palyja untuk membahas masalah Head of Agreement (HoA) atau induk perjanjian masalah pemutusan swastanisasi air di Jakarta.

PAM Jaya dan Palyja akan menggelar pertemuan untuk melanjutkan negosiasi mengenai penghentian swastanisasi air di Jakarta.

Tim Tata Kelola Air hingga saat ini masih berkomentar terkiat masalah keputusan Head of Agreement (HoA) antara PT Aetra Jakarta dan PAM Jaya tentang swastanisasi air di Jakarta. 

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan enggan menjelaskan hasil keputusan Head of Agreement (HoA) yang dilakukan pihak PAM Jaya dan PT Aetra Air Jakarta.

Koalisi Masyarakat Menolak Swastanisasi Air Jakarta (KMSSAJ) mempertanyakan detail perjanjian antara Aetra dan PAM Jaya soal kesepakatan pengalinan konsesi air di Jakarta.

PAM JAYA dan Aetra bersepakat mengembalikan konsesi pengelolaan air di DKI Jakarta kepada PAM JAYA.

Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro memperolehkan partisipasi swasta tapi bukan dari hulu ke hilir dalam pengelolaan air.

Tidak transparannya proses perundingan HoA menimbulkan syak wasangka di kalangan aktivis penolakan swastanisasi air Jakarta.

Pemprov DKI Jakarta dinilai memiliki alasan kuat untuk menghentikan kontrak kerja sama pengelolaan air antara PD PAM Jaya dengan Palyja dan Aetra.  

Aktivis menilai Tim Evaluasi Tata Kelola Air Minum tidak transparan ke publik. Sebab, ada banyak informasi penting yang belum dijelaskan oleh tim bentukan pemerintahan Anies tersebut.

Haris Azhar mendesak Pemprov DKI Jakarta dan PD PAM Jaya mengutamakan pemenuhan kebutuhan warga miskin atas air bersih yang murah dalam negosiasi dengan Aetra dan Palyja.