tirto.id - Peneliti Human Rights Watch, Andreas Harsono mengkritik Tim Evaluasi Tata Kelola Air Minum, yang dibentuk Pemprov DKI Jakarta pada 2018 lalu, tidak terbuka menjelaskan kinerjanya ke publik.
Dia menyatakan publik perlu tahu bagaimana kerja dan kinerja tim tersebut, dan apa saja yang sudah dilakukan sejak dibentuk pertama kali oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
"Itulah salah satu persoalan, karena kerja tim ini itu tidak transparan," kata dia dalam konferensi pers di RUJAK Center, Cikini, Rabu (3/4/2019).
"Ada baiknya bila para wartawan bertanya di Balaikota: meeting-nya berapa kali? Rapatnya berapa kali? Lawan rapat mereka itu siapa saja? Pihak Aetra siapa yang mewakili? Pihak Palyja siapa yang mewakili?" Andreas menambahkan.
Saat ini memang sedang berjalan negosiasi kontrak swastanisasi air antara Pemprov DKI Jakarta dan PAM JAYA dengan PT Palyja dan PT Aetra. Anies berjanji akan mengumumkan hasil negosiasi itu 8 April mendatang.
Andreas, yang sudah meliput dan meneliti isu privatisasi air di Jakarta sejak 1995, bercerita sedikit bagaimana negosiasi mengenai kontrak privatisasi air pernah terjadi pada 1998.
"Dulu waktu negosiasi tahun 1998, itu sampai melibatkan pistol di atas meja. Nah, kalian para wartawan perlu mencari tahu, negosiasi sekarang bagaimana suasana negosiasi itu?" Ujar dia.
"Terus bagaimana posisi ketiga pihak? PAM JAYA, Gubernur, dan kedua perusahaan swasta itu. Sampai saat ini tak pernah transparan," tambah Andreas.
Dia juga mempertanyakan penjualan saham mayoritas PT Aetra dan PT Palyja yang tidak banyak diketahui publik. Menurut dia, salah satu yang seharusnya bisa menjelaskan hal itu ialah Cawapres 02 Sandiaga Uno.
"[..] Tahun 2017, dalam waktu 6 bulan, 2 perusahaan itu dijual. Jadi Aetra itu dulu milik Sandiaga Uno dan kawan-kawan, Palyja itu [dulu] milik perusahaan Prancis. Itu enam bulan dengan cepat sekali berganti tangan ke dua perusahaan yang lain, yang diduga milik Salim Group," katanya.
Andreas menilai pelepasan saham Aetra dan Palyja tidak transparan sebab belum ada penjelasan soal bagaimana negosiasi penjualan 2 perusahaan pengelola air di DKI itu berjalan.
"Kita perlu tanya ke DPRD [DKI], Pemprov [DKI], ke Sandiaga Uno, karena hingga saat ini dia belum menjelaskan proses jual beli PT Aetra. Sekarang sudah mau jadi Wakil Presiden," kata dia.
Hal serupa juga dikatakan oleh Direktur Kantor Hukum dan HAM Lokataru, Haris Azhar. Ia menilai, baik Palyja dan Aetra maupun Tim Evaluasi Tata Kelola Air Minum DKI tak pernah transparan soal kinerjanya ke publik.
"Analoginya, kita kalau enggak bayar air itu diputus, tapi kalau pelayanan buruk dan air enggak dateng ke rumah kita, ada yang bocor misalnya, kita harus tetap bayar. Nah, begitu kita tanya, enggak pernah dijawab," ujar Haris seusai Andreas berbicara.
"Di level atas, tim itu enggak pernah tahu, meskipun 1-2 orang kita kenal, tapi enggak ada informasi yang reguler dan mudah diakses, datang ke kita, menyampaikan informasi tersebut, padahal airnya itu bermasalah harian," tambah Haris.
Dia berpendapat ada ketidakseimbangan hak dan kewajiban dalam tata kelola air di Jakarta. Haris berpendapat demikian karena warga DKI sudah rutin membayar tagihan air setiap bulan. Namun, tim yang menegosiasikan kontrak tata kelola air di DKI tidak pernah memberi info rutin bulanan.
"Dari situ sudah kelihatan kalau itu enggak seimbang. Dan ternyata [berdasarkan] laporan BPKP ada kebombastisan yang luar biasa [soal kerugian PAM Jaya akibat privatisasi air sejak 1998-2016], Rp1,2 triliun," ujar Haris.
Penulis: Haris Prabowo
Editor: Addi M Idhom
