Indeks Swastanisasi Air

Anies sudah mengantongi hasil perjanjian penghentian swastanisasi air di DKI Jakarta. Namun, masih menyimpannya dan akan diumumkan pekan depan.

Head of Agreement (HoA) atau perjanjian induk swastanisasi air belum juga diumumkan padahal tenggatnya Maret 2019, Dirut PAM Jaya Priyatno Bambang mengklaim masih ada teknis administrasi.

DPRD DKI menilai, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, khususnya Gubernur DKI Anies Baswedan perlu serius untuk mempercepat keputusan dalam masalah swastanisasi air di Jakarta.

Direktur Utama PAM Jaya, Priyatno Bambang, mengkonfirmasi bahwa dirinya telah menyerahkan Head of Agreement (HoA) atau perjanjian induk masalah swastanisasi air.

Tahap penghentian swastanisasi air di DKI Jakarta memasuki bagian akhir, karena perjanjian telah diteken. Direncanakan pekan ini hasil perjanjian diumumkan.

Pemprov DKI dan Anies Baswedan terkesan lamban mengeksekusi putusan MA soal swastanisasi air. Tapi tim evaluasi punya alasan untuk itu.

Terkait dengan penghentian privatisasi air yang tak kunjung diteken Gubernur DKI Anies Baswedan, masyarakat, atas nama Melanie Subono, membuat petisi yang ditandatangani hampir 5.000 orang.

Gubernur DKI Jakarta Anies mengatakan, kini PAM Jaya sedang dalam pembahasan dengan pihak Aetra. Perjanjian pengambilalihan pengelolaan air masuk tahap finalisasi.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan pembahasan pemutusan swastanisasi air telah memasuki tahap final namun belum bisa diumumkan hasilnya.

Walhi mempertanyakan keberadaan salinan hasil peninjauan kembali (PK) terhadap putusan Makhamah Agung tentang swastanisasi air Jakarta.

LBH Jakarta meminta agar Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dengan tegas memutus kerja sama dengan pihak swasta untuk pengelolaan air di Jakarta.

Koalisi Masyarakat Menolak Swastanisasi Air Jakarta (KMMSAJ) menyatakan masih menunggu langkah lanjutan yang dilakukan Pemprov DKI dalam memutuskan penghentian swastanisasi air.

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta meminta Gubernur Anies Baswedan untuk melakukan restrukturisasi atau peninjauan ulang struktur kerja sama terkait swastanisasi air.

Anies belum menjawab detail soal penyetopan swastanisasi air. Saat ini, Gubernur DKI Jakarta ini mengikuti rekomendasi dari Tim Tata Kelola Air.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diminta segera memutuskan kontrak dengan pengelola air PT PAM Lyonnaise Jaya (Palyja) dan PT Aetra Air Jakarta. 

Anies menegaskan penghentian swastanisasi air tidak terpengaruh putusan MA yang mengabulkan Peninjauan Kembali (PK) dari Kemenkeu. 

Pemprov DKI Jakarta memutuskan mengambil alih pengelolaan air di ibu kota karena menilai klausul dalam perjanjian kerja sama dengan swasta bermasalah. 

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meminta PAM Jaya segera membuat kesepakatan atau Head of Agreement terkeiat penghentian swastanisasi air.

Menurut Anies, pengelolaan air yang selama ini dilakukan dua mitra PAM Jaya itu tak menunjukan kemajuan signifikan dalam 20 terakhir.

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan punya kewenangan memutus swastanisasi air. YLBHI mendorong agar Anies segera menggunakan kewenangannya.