Indeks Swastanisasi Air
YLBHI Desak Anies Buka Rekomendasi Tim Tata Kelola Air Minum
Rekomendasi Tim Evaluasi Tata Kelola Air Minum harus dibuka ke publik agar masyarakat bisa mengawasi dan memberi masukan soal pengelolaan air di DKI Jakarta.
Penghentian Swastanisasi Air Tetap Jalan Meski MA Anulir Putusan
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan akan tetap menghentikan swastanisasi air walaupun MA mengabulkan PK yang diajukan oleh Kemenkeu.
DPRD DKI: Perlu Ada Campur Tangan Pemerintah dalam Pengelolaan Air
DPRD DKI Jakarta menekankan pentingnya campur tangan pemerintah dalam pengelolaan air di DKI Jakarta.
MA Kabulkan PK, Anies: Penghentian Swastanisasi Air Tetap Dibahas
Anies menyatakan pembahasan tentang penghentian swastanisasi air di Jakarta masih terus berjalan. Pemprov DKI belum menghentikan pembahasan itu meski MA sudah mengabulkan PK Kemenkeu.
Anies Akui Masih Kaji Kesepakatan Soal Penghentian Swastanisasi Air
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebutkan masi terus mengkaji kesepakatan terkait penghentian swastanisasi air.
Mengapa Anies Lambat dan Tertutup Soal Eksekusi Swastanisasi Air?
Gubernur Anies enggan jelaskan proses yang berjalan, padahal penjelasan itu dianggap penting bagi koalisi yang menggugat swastanisasi air.
PAM Jaya Siap Patuhi Anies Soal Penghentian Swastanisasi Air
PAM Jaya menyatakan siap menjalankan keputusan Gubernur Anies Baswedan tentang penghentian swastanisasi air di DKI Jakarta.
Anies & Tim Masih Bahas Putusan MA Soal Setop Swastanisasi Air DKI
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bersama Tim Evaluasi Tata Kelola Air Minum masih membahas kelanjutan putusan MA terkait pengehentian swastanisasi air di DKI Jakarta.
Erlan Hidayat Dirut PAM Jaya Tak Boleh Lagi Jadi Ketua Perpamsi
Bekas Direktur Utama PAM Jaya Erlan Hidayat tak boleh lagi jadi ketua Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (Perpamsi).
Dirut PAM Jaya Dicopot, LBH Jakarta: Saatnya Air Dikelola Negara
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menandatangani keputusan Gubernur tentang pemberhentian Erlan Hidayat sebagai Direktur Utama (Dirut) PAM Jaya.
Penyebab Anies Copot Erlan Hidayat Menurut Badan Pengawas PAM Jaya
Pencopotan Erlan Hidayat dari posisi Dirut PAM Jaya diduga untuk mempercepat proses restrukturisasi kontrak antara PAM Jaya, Palyja dan Aetra.
Kemenperin Mengaku Sudah Dilibatkan dalam Pembahasan RUU SDA
RUU SDA tak hanya terkait sistem penyediaan air minum saja, namun juga mempertimbangkan aspek perindustrian.
Anies Akan Tuntaskan 40% Lagi Kebutuhan Air Minum Bersih di DKI
Anies ingin memenuhi kebutuhan air bersih di Jakarta hingga masa kepemimpinannya berakhir.
Konsepsi 'Swasta' pada RUU SDA Ancam Sistem Air Berbasis Masyarakat
Sistem pengelolaan air oleh masyarakat di pelbagai pelosok Indonesia akan dianggap "ilegal".
Alasan KMMSAJ Ajukan Kontra PK Putusan Swastanisasi Air Jakarta
Menurut KMMSAJ, harga air bersih di Jakarta saat ini sudah sangat mahal dan tak sebanding dengan kualitas air yang dijual.
KMMSAJ Ajukan Kontra Memori PK Kemenkeu Soal Swastanisasi Air
"Kami sedang mendaftarkan. Ini masih menunggu di PN Jakarta Pusat," ujar Kuasa Hukum KMMSAJ Nelson Nikomendus.
Upaya Balai Kota Jakarta Mengakali Putusan MA soal Swastanisasi Air
Upaya penyesuaian kontrak kerja sama dengan pihak swasta memicu pertanyaan: Apakah Anies-Sandiaga serius menangani masalah air bersih di Jakarta?
Salim Group Memonopoli Air Bersih di Jakarta
Sebelum menguasai Jakarta, Salim menyisir pengelolaan air bersih ke kawasan penyangga: dari Bekasi, Serang, hingga Tangerang.
Perkara Janggal Salim Membeli Aetra dalam Bisnis Air Jakarta
Nilai akuisisi plus utang Aetra yang diambil alih Moya Indonesia, pengelola baru air bersih di wilayah timur Jakarta, sekitar Rp3,26 triliun.
Pengelolaan Air Bersih Jakarta: Swasta Untung, PAM Jaya Buntung
Tarif air bersih di Jakarta sebesar Rp7.800 per meter kubik adalah yang termahal di Indonesia.