tirto.id - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ingin pada masa pemerintahannya di Pemprov DKI Jakarta kebutuhan air minum bersih bisa terpenuhi hingga 100 persen ke seluruh rakyat Jakarta.
Hal tersebut diungkapkan oleh Sekda DKI Jakarta Saefullah saat dikonfirmasi mengenai pembentukan Tim Evaluasi Tata Kelola Air Minum yang tertuang dalam Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 1149 Tahun 2018, yang ditandatangani 10 Agustus 2018.
"Pak Gubernur ingin di akhir masa pemerintahannya nanti kebutuhan air bersih rakyat Jakarta ini, yang sekarang baru 60 persen, nanti 40 persennya dikejar pada masa pemerintahan beliau," kata Saefullah kepada awak media, Rabu (15/8/18) sore.
Saefullah, yang juga menjabat sebagai ketua dalam tim tersebut, mengatakan, Pemprov DKI dan Tim Evaluasi akan terus mendorong hal tersebut hingga terealisasi.
"Kita sudah alokasikan untuk PMD [pemberdayaan masyarakat desa], kita dorong ke PAM Jaya [perusahaan air minum]," katanya.
Ia mengaku belum tahu hingga kapan Tim Evaluasi tersebut akan bekerja, namun yang jelas ia hanya menjawab "sampai dibubarkan."
Ketika disinggung apakah Tim Evaluasi ini dimaksudkan agar air minum di Jakarta tak lagi dikelola oleh pihak swasta, ia hanya menjawab singkat. "Oh, itu nanti setelah selesai. Itu, kan, hasil kesepakatan," katanya.
Tim Evaluasi tersebut dibentuk untuk mengevaluasi kebijakan tata kelola air minum yang sudah ada. Kebijakan perlu disesuaikan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 31K/Pdt/2017 tentang Penghentian Kebijakan Swastanisasi Air Minum di Provinsi DKI Jakarta.
Sebelumnya, Mahkamah Agung (MA) memerintahkan Pemprov DKI untuk stop swastanisasi air di Jakarta. MA menilai swastanisasi air itu telah melanggar Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 1992 tentang Perusahaan Daerah Air Minum DKI Jakarta (PAM Jaya).
Penulis: Haris Prabowo
Editor: Alexander Haryanto
