tirto.id - Direktur Utama PAM Jaya, Priyatno Bambang, mengkonfirmasi bahwa dirinya telah menyerahkan Head of Agreement (HoA) atau perjanjian induk masalah swastanisasi air.
“Kami sudah melaporkan,” kata Bambang saat dikonfirmasi pada Rabu (27/3/2019).
Bambang pun mengatakan bahwa pengumuman terkait hasil dari pembahasan HoA tersebut akan dilakukan sebelum bulan April 2019.
“Pokoknya di Maret ini,” kata Bambang.
Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, pun menyampaikan sudah menerima dan menyetujui HoA tersebut.
“Sudah diberikan ke saya. HoA-nya memerlukan persetujuan, saya berikan persetujuan, saya kembalikan ke PDAM,” kata Anies saat ditemui di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat, pada Selasa (26/3/2019).
Anies mengatakan bahwa saat ini sedang dalam proses formalisasi saja. “Terus mereka [PDAM Jaya] sedang siapkan format untuk pengumumannya,” ujarnya.
HoA tersebut merupakan bagian dari negosiasi yang dilakukan Anies, melalui PDAM Jaya, untuk melakukan penghentian swastanisasi air dengan PT PAM Lyonnaise Jaya (Palyja) dan PT Aetra Air Jakarta.
Sejumlah pihak telah mendesak agar Anies segera mengambil langkah untuk melakukan pemutusan kontrak dengan pihak swasta yang mengelola air di Jakarta.
Salah satunya melalui petisi yang dilayangkan di change.org.
Petisi tersebut dibuat oleh Melanie Subono dan ditujukan kepada Anies. Sekitar 4.000 orang telah menandatangani petisi tersebut, di antaranya adalah Direktur Rujak Center for Urban Studies, Elisa Sutanudjaja, dan Pendiri Lokataru, Haris Azhar.
“Desakan buat gubernur supaya cepat-cepat dan gak ragu mengembalikan pengelolaan air bersih kepada publik,” kata Elisa saat dihubungi pada Senin (25/3/2019).
Penulis: Fadiyah Alaidrus
Editor: Maya Saputri
