tirto.id - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyampaikan bahwa salah satu pihak swasta yang menjalankan privatisasi air di Jakarta, yakni Palyja, tidak kooperatif dalam proses perjanjian induk atau head of agreement (HoA) terkait swastanisasi air.
"HoA sendiri, sejauh ini, Aetra sudah bersepakat dan penandatangan dengan PDAM, yang tidak bersahabat dan tidak menunjukkan etika tidak baik adalah Palyja," kata Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat ditemui di Jakarta Selatan, pada Jumat (10/5/2019).
"Kami perlu sampaikan [bahwa] Palyja tidak kooperatif untuk bertanggung jawab atas penyediaan air warga Jakarta," tambahnya.
Anies menyampaikan bahwa terkait perjanjian induk atau head of agreement (HoA), sejauh ini memang baru Aetra yang mau menandatangani, dan Palyja belum mau menandatangani.
"Meeting aja susah, tidak seperti Aetra. Aetra itu responsif," kata Anies.
Anies menyampaikan bahwa dalam proses HoA selama ini, Palyja memang tidak responsif.
"Dan teman-teman juga bisa lihat proses pembangunannya selama 20 tahun. Dari situ bisa dibandingkan juga mana yang lebih bertanggung jawab dan tidak," jelas Anies.
Anies menilai Palyja tidak menunjukan posisinya sebagai perusahaan yang bertanggung jawab dan mau membantu agar orang-orang di Jakarta, serta orang miskin, memiliki akses air yang bersih.
Pemprov DKI pun, melalui tim tata kelola air, akan menyampaikan posisi Palyja dalam privatisasi air di Jakarta, ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), serta mendiskusikan kemungkinan penanganan melalui ruang hukum.
"Ini masalah. Nah, kami konsultasi sama KPK, Insyaallah bisa ada ruang-ruang hukum yang bisa dipakai untuk menjalankan ini," ungkap Anies.
Penulis: Fadiyah Alaidrus
Editor: Nur Hidayah Perwitasari
