tirto.id - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mencari ruang hukum untuk menindaklanjuti tindakan Palyja yang tidak kooperatif terkait perundingan dan penandatanganan perjanjian induk atau head of agreement (HoA) swastanisasi air.
"Karena ini semua tidak lebih tidak bukan untuk Jakarta punya akses air bersih, dan kalau terhambat perusahaan swasta seperti ini, ya ini masalah," kata Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat ditemui di Jakarta Selatan, pada Jumat (10/5/2019).
"Nah kami konsultasi sama KPK [Komisi Pemberantasan Korupsi] Insyaallah bisa ada ruang-ruang hukum yang dipakai untuk menjalankan ini," tambahnya.
Pemprov DKI, melalui tim tata kelola air akan menemui KPK hari ini (10/5/2019) untuk berkonsultasi tentang posisi Palyja yang tidak kooperatif terkait masalah HoA tersebut.
"Kami perlu sampaikan [bahwa] Palyja tidak kooperatif dan itikad untuk bertanggung jawab atas penyediaan air warga Jakarta," kata Anies.
Anies menyampaikan bahwa terkait perjanjian induk atau head of agreement (HoA), sejauh ini memang baru Aetra yang mau menandatangani, serta Palyja belum mau menandatangani.
"Meeting aja susah, tidak seperti Aetra. Aetra itu responsif," ujarnya.
"Dan teman-teman juga bisa lihat proses pembangunannya selama 20 tahun. Dari situ bisa dibandingkan juga mana yang lebih bertanggung jawab dan tidak," jelas Anies.
Direktur Utama PAM Jaya Priyatno Bambang Hernowo menyampaikan keputusan untuk menandatangani HoA terkait pemutusan swastanisasi air masih terhambat kepentingan bisnis masing-masing.
Pihak Palyja hingga kini belum mau melakukan penandatanganan tersebut.
"Ya namanya proses bisnis to bisnis jadi ada kepentingan masing-masing," kata Bambang saat ditemui di Jakarta Selatan, pada Selasa (30/4/2019).
Penulis: Fadiyah Alaidrus
Editor: Nur Hidayah Perwitasari
