Indeks Sri Mulyani

Kementerian Keuangan meminta tambahan anggaran dalam pagu 2026 sebesar Rp4,88 triliun sebagai konsekuensi pembentukan tiga lembaga baru tersebut.

Prabowo diminta evaluasi tujuh menteri dan lakukan feshuffle kabinet.

Tidak adanya tanggapan dari Sri Mulyani membuat program Inpres Jalan Daerah kemungkinan besar tertunda.

Tim negosiator yang bertugas dan pemerintah akan berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan hasil negosiasi tarif yang memuaskan.

Rakyat yang boleh menerima bansos secara terus menerus hanyalah mereka yang tergolong sebagai difabel dan juga lanjut usia (lansia).

Anggaran pendidikan dalam Rancangan APBN 2026 akan mengalami kenaikan 2,84 persen sampai 2,95 persen dari PDB.

Ada beberapa syarat harus dipenuhi oleh Calon Ketua dan Anggota DK LPS, salah satunya dilarang memiliki hubungan keluarga.

Pemangkasan target pertumbuhan ini telah mempertimbangkan berbagai hal agar pertumbuhan ekonomi 8 persen dapat tercapai di 2029.

Proyeksi ini lebih tinggi dari yang telah tertulis dalam UU APBN 2025 yang senilai Rp616,2 triliun atau 2,53 persen dari PDB.

Menteri Keuangan Sri Mulyani disebut sudah setujui anggaran subsidi.

Berbagai program pemerintah yang saat ini berlangsung MBG harus terus ditingkatkan untuk dapat menciptakan multiplier effect yang tinggi.

Dalam hal ini BPK menyoroti adanya perbedaan data setoran pajak pertambahan nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) pemerintah pada 2024.

Saldo akhir pemerintah diklaim sudah cukup untuk menghadapi faktor resiko global yang dinamis dan transisi pemerintahan.

Kewajiban ini terdiri dari utang jangka pendek seperti utang subsidi hingga transfer ke daerah, serta utang jangka panjang mulai dari pinjaman hingga SBN.

Suku bunga acuan cenderung bertahan di level yang cukup tinggi, meski kondisi ini mendorong harga berbagai macam komoditas mengalami kenaikan.

Pemerintah diminta agar pemerintah dapat menerapkan tarif pajak rendah dengan menyasar basis pajak yang lebih luas.

Banyak negara utamanya negara maju akan membuat kebijakan fiskal yang memungkinkan untuk melindungi dirinya sendiri.

Satgassus ini dinilai akan efektif untuk membantu pemerintah dalam meningkatkan kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Realisasi penarikan utang melonjak dibandingkan periode yang sama tahun 2024 yang senilai Rp132,16 triliun.

Kemungkinan gagalnya negosiasi Indonesia dan hampir 60 negara lainnya dinilai akan menambah gejolak geopolitik.