Indeks Sri Mulyani

Sri Mulyani Indrawati melaporkan belanja pemerintah pusat hingga 31 Maret 2024 terealisasi sebesar Rp427,6 triliun.

Sri Mulyani Indrawati melaporkan APBN hingga Maret 2024 telah surplus sebesar Rp8,1 triliun.

Sri Mulyani sebut penyusunan lini masa APBN 2024 dilakukan jauh sebelum penetapan capres-cawapres pada 13 November 2024.

Menteri Sosial, Tri Rismaharini, hadir pertama pukul 07.24 WIB di Gedung Mahkamah Konstitusi.

Jokowi menjamin 4 menteri akan hadir dalam sidang PHPU Pilpres 2024 pada Jumat (5/4/2024).

Empat menteri dipanggil oleh Mahkamah Konstitusi (MK) untuk bersaksi pada Jumat (5/4/2024).

Sebanyak 12.987.904 wajib pajak telah menyampaikan Surat Pemberitahunan Tahunan (SPT) 2023.

Staf Khusus Menteri Keuangan, Yustinus Prastowo, mengakui, belum mendapatkan informasi dan pemberitahuan terkait Sri Mulyani yang akan menjadi saksi di MK.

Realisasi anggaran untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) per 29 Februari 2024 mencapai Rp2,3 triliun.

Realisasi pembiayaan melalui penerbitan utang (neto) per 15 Maret 2024 turun tajam 60,3 persen.

Nilai surplus diperoleh dari pendapatan negara yang lebih tinggi dari Belanja Negara. Pendapatan negara tercatat sebesar Rp493,2 triliun.

Sri Mulyani berharap dengan sisa waktu 10 hari, wajib pajak tergerak hatinya untuk melaporkan SPT.

KPK akan memulai penyidikan kasus dugaan korupsi di LPEI yang sebelumnya juga dilaporkan Menkeu Sri Mulyani ke Kejagung.

Indonesia mengalami lonjakan inflasi pangan atau volatile food hingga 8,5 persen secara tahunan atau year-on-year (yoy) pada Maret 2024.

Sri Mulyani mencatat sebanyak 29,2 juta pelaku UMKM saat ini belum memperoleh akses pembiayaan dari perbankan.

Tunjangan hari raya (THR) Idulfitri untuk para aparatur sipil negara (ASN), termasuk PNS, TNI, dan Polri akan dicairkan penuh 100 persen pada 2024.

Sri Mulyani Indrawati membeberkan, draft rancangan awal belanja 2025 tersebut sesuai mandat Undang-Undang Keuangan Negara.

Sri Mulyani mengatakan program makan siang gratis harus dikaji lebih detail, karena ada kemungkinan potensi defisit pada APBN 2025.

Kemenkeu memastikan pembayaran kenaikan gaji aparatur sipil negara (ASN) pada Januari dan Februari akan dicairkan dengan skema rapel pada Maret 2024.

Anggaran untuk pileg dan pilpres sampai dengan 12 Februari 2024 telah terealisasi Rp16,5 triliun atau 43,2 persen dari total pagu anggaran Rp38,3 triliun.