Indeks Sri Mulyani

Asumsi dasar Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) 2024 yang terbaru, nilai tukar Rupiah Rp14.700-15.300 per dolar AS.

Kemenkeu mematok defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 berada di 2,15 persen hingga 2,64 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Menteri Keuangan Sri Mulyani menuturkan Indonesia tidak boleh menjadi penonton saja.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani mengatakan penyelenggaraan pemilu tahun 2024 dan pilkada serentak juga diperkirakan akan mendorong aktivitas perekonomian.

Sri Mulyani Indrawati berharap para pelaku atau profesional ekonomi syariah di Tanah Air tidak hanya jago kandang saja.

Sri Mulyani menekankan, dalam pengelolaan keuangan negara, termasuk utang, yang penting adalah dilakukan dengan penuh kehati-hatian.

Kemenkeu telah mencairkan pembayaran manfaat pensiun bagi pegawai negeri sipil (PNS) sebesar Rp58,1 triliun hingga April 2023.

Sri Mulyani Indrawati, mengalokasikan anggaran senilai Rp203,5 triliun untuk penanganan ruas jalan nasional dan jalan daerah baik tol maupun non tol.

Penerbitan surat utang baru mencapai Rp243,9 triliun sampai April 2023. Realisasi itu setara dengan 35 persen dari target Rp696,4 triliun APBN 2023.

Realisasi penerimaan pajak sudah mencapai Rp688,15 triliun sampai akhir April 2023.

Pendapatan negara tahun depan akan naik 11,08 persen - 12,38 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Amnu Fuady menjelaskan bahwa suplemen ini memang diberikan khusus bagi pegawai yang memiliki risiko daya tahan tubuhnya turun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyusun kerangka ekonomi makro 2024. Salah satunya pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3 persen hingga 5,9 persen.

Sri Mulyani mengatakan, pemerintah menggelontorkan anggaran kurang lebih Rp852,2 miliar untuk pergelaran Sea Games 2023.

Sri Mulyani mengakui kementerian lembaga belum kreatif dalam belanja dan mengelola anggaran yang sudah diberikan.

Besaran uang lembur yang diberikan PNS dan PPPK berdasarkan golongan, sedangkan untuk honorer diatur berdasarkan profesi pekerjaan.

Sri Mulyani Indrawati mengalokasikan anggaran hampir Rp1 miliar untuk pembelian kendaraan listrik berbasis baterai khusus pejabat eselon I dan II di 2024.

Honorarium satpam dan pengemudi di DKI Jakarta sebesar Rp5.615.000 per bulan.

Biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri pejabat negara eselon di Jakarta mendapatkan Rp8,72 juta per hari. 

Sri Mulyani mengatakan meski era pandemi rumit, namun masalah ekonomi yang timbul dari politik dan geopolitik juga tetap harus diwaspadai.