tirto.id - Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi nasional dalam Dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) Tahun 2026 sebesar 5,2-5,8 persen. Pertumbuhan ekonomi ini dapat dicapai dengan tetap menjaga daya beli masyarakat, mendorong transformasi serta reformasi ekonomi, termasuk hilirisasi sumber daya alam (SDA) dan perbaikan iklim investasi dan sumber daya manusia (SDM).
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menyampaikan target pertumbuhan ekonomi hingga sebesar 5,8 persen ini juga akan menjadi fondasi kuat untuk pertumbuhan hingga mencapai 8 persen dalam beberapa tahun ke depan.
“Dengan terus konsisten mencapai visi Indonesia Maju 2045,” ujar Sri Mulyani, dalam konferensi pers usai Rapat Paripurana Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Masa Persidangan III Tahun Sidang 2024-2025, di Komplek Parlemen, Jakarta Pusat, Selasa (20/5/2025).
Selain pertumbuhan ekonomi, pemerintah juga menetapkan defisit anggaran dalam KEM PPKF 2026 di rentang 2,48-2,53 persen. Sedangkan, pendapatan negara ditarget tumbuh 11,71-12,22 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan belanja negara mencapai 14,19-14,75 persen dari PDB.
Sementara itu, keseimbangan primer dalam KEM PPKF 2025 ditarget sebesar 0,18-0,22 persen terhadap PDB. Kemudian, pembiayaan utang di rentang 2,48-2,53 persen, dengan rasio utang di kisaran 39,69-39,85 persen.
“Dengan pertimbangan risiko dan ketidakpastian, suku bunga SBN (Surat Berharga Negara) tenor 10 tahun pada tahun 2026 diperkirakan pada kisaran 6,6 persen-7,2 persen. Ini didukung dengan spread yang menarik dan trust dari investor terhadap stabilitas ekonomi dan kebijakan fiskal yang baik,” jelas Ani, sapaan Sri Mulyani.
Di sisi lain, nilai tukar rupiah terhadap dolar pada tahun 2026 diperkirakan antara kisaran Rp16.500 hingga Rp16.900 rupiah per dolar Amerika Serikat (AS). Sedangkan inflasi di patok di kisaran 1,5- 3,5 persen.
Dengan tensi gejolak politik dan perlemahan ekonomi global, harga minyak mentah dan berbagai sumber daya alam Indonesia dinilai akan terdampak. Sehingga, pada 2026 harga minyak mentah Indonesia (Indonesia Crude Oil Price/ICP) akan berada pada kisaran 60- 80 dolar AS per barel, dengan lifting minyak ditarget di kisaran 600.000- 605.000 barel per hari dan lifting gas pada 953.000-1.017.000 barel setara minyak per hari.
“Dengan latar belakang tersebut, kebijakan fiskal 2026 akan terus didesain untuk efektif mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan menurunkan angka kemiskinan,” tambah Ani.
Dus, angka kemiskinan ditargetkan turun pada rentang 6,5-7,5 persen pada 2026. Sedangkan tingkat pengangguran terbuka pada rentang 4,44- 4,96 persen, rasio gini diperkirakan akan berada di kisaran 0,379-0,382 di tahun depan.
“Indeks modal manusia ditargetkan membaik di 0,57 dari target 2025 sebesar 0,56,” ujar Ani.
Bendahara Negara itu menambahkan, penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 yang terdapat dalam KEM PPKF ini disusun berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan pemerintah atas kinerja dari Kementerian/Lembaga (K/L) untuk Tahun Anggaran 2025.
“Nanti penyusunan APBN 2026 dengan menggunakan seluruh evaluasi tahun ini. Ini kan masih sekitar 2 bulan lagi, ya. Jadi, kinerja dari Kementerian/Lembaga dan langkah-langkah efisiensi mereka tentu akan masuk di dalam pertimbangan untuk penyusunan pagu dari anggaran APBN,” jelas dia.
Editor: Dwi Aditya Putra
Masuk tirto.id




































