Indeks Sri Mulyani

Pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp2,66 Triliun dan tinggal menunggu aturan teknis dari Mendiktisaintek untuk pencairannya.

Sri Mulyani memaparkan program-program yang disusun Prabowo Subianto telah diakomodir dalam APBN 2025 dan sesuai dengan UU APBN 2025.

Sri Mulyani menyebut, kebijakan kenaikan tarif impor Trump murni menggunakan pendekatan transaksional dan keinginan menutup defisit.

Srimul mengeklaim, pemeriksaan pajak akan lebih cepat dari 12 bulan jadi 6 bulan dan untuk pemeriksaan wajib pajak bersifat grup dari 2 tahun jadi 10 bulan.

Sri Mulyani sendiri telah memastikan tak akan mundur dari Kabinet Merah Putih.

Rosan Roeslani, selaku CEO Danantara resmi menunjuk Menkeu Sri Mulyani menjadi bagian dari jajaran pengurus Danantara bersama dengan tiga perempuan lainnya.

Rosan pun menjamin Menteri BUMN, Erick Thohir, Eks Ketua Dewan Komisioner OJK, Muliaman Hadad, dan para menko akan menjadi dewan pengawas.

Sri Mulyani meminta pejabat BUMN memastikan pengelolaan perusahaan yang baik sehingga investor pasar modal tak khawatir lagi.

Penawaran Surat Utang Negara (SUN) yang masuk didominasi investor asing dengan nilai mencapai Rp13,95 triliun.

Sri Mulyani menegaskan dirinya masih fokus menjalankan tugas sebagai bendahara negara yang mengelola APBN secara profesional.

Dirut BEI, Iman Rachman, mengatakan adanya sentimen negatif berkaitan dengan kebijakan Donald Trump menjadi faktor penyebab IHSG anjlok.

Airlangga Hartarto menyatakan isu dirinya dan Sri Mulyani mundur dari Kabinet Merah Putih adalah bohong.

Kemenkeu merilis angka-angka ekonomi Indonesia hingga 28 Februari 2025. Apa saja?

Simak informasi mengenai isu Sri Mulyani mundur dari jabatannya sebagai Menteri Keuangan di Kabinet Prabowo.

Kemenkeu melaporkan realisasi belanja bantuan sosial (bansos) sebesar Rp25,9 triliun hingga akhir Februari 2025.

Kebijakan Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, dinilai menjadi faktor nilai tukar rupiah terhadap dolar merosot mencapai Rp16.000.

Srimul tidak merinci faktor data yang stabil yang dibutuhkan sehingga menunda perilisan angka realisasi APBN lewat kegiatan APBN KiTA.

Menkeu Srimul, melaporkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga 28 Februari 2025 mengalami defisit Rp31,2 triliun.

Danantara seharusnya dikelola oleh orang profesional, lepas dari kepentingan politik dan individu tertentu.

Menkeu, Sri Mulyani Indrawati, menerbitkan peraturan terbaru terkait pemeriksaan pajak, yang tertuang dalam PMK 15 Tahun 2025.