tirto.id - Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati, memastikan defisit anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) Indonesia tahun ini tidak akan jebol di tengah pelaksanaan program-program Presiden Prabowo. Dia juga mengimbau rakyat, termasuk pelaku pasar, untuk tidak khawatir.
“Jadi jangan khawatir, tidak jebol APBN-nya. Banyak yang mengatakan apakah APBN-nya jebol? Tidak. Program-program Bapak Presiden ada di dalam ruang APBN yang ada,” ujar Sri Mulyani dalam acara Sarasehan Ekonomi Bersama Presiden Republik Indonesia di Menara Mandiri, Jakarta, Selasa (8/4/2025).
Dia pun menyebut program seperti pembangunan desa, termasuk koperasi desa, terdapat dalam APBN. “Lalu, Danantara yang di-establish termasuk penggunaan dividennya itu sudah kita perhitungkan,” lanjutnya.
Kemudian, dia mengatakan belanja pemerintah saat ini masih terkendali dengan belanja Kementerian Lembaga (K/L) sebesar Rp196 triliun. Sementara itu, untuk non-K/L, termasuk untuk subsidi dan pensiun sebesar Rp217 triliun.
Sri Mulyani mengatakan target defisit APBN 2025 akan tetap dijaga di kisaran 2,5 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) atau sesuai Rp616,2 triliun. Menurutnya, defisit itu akan terus terjaga dengan realisasi belanja negara sesuai target Rp3.621,3 triliun dan pendapatan negara Rp3.005,1 triliun.
“Pembiayaan APBN karena banyak yang mengatakan apakah APBN akan defisit? dan defisitnya nanti akan berapa? APBN didesain dengan defisit 2,53 persen. Ini sesuai dengan undang-undang APBN yang sudah disetujui oleh DPR, yaitu Undang-Undang 62 Tahun 2024. 2,53 persen itu artinya defisit Rp616 triliun,” jelasnya.
Selain itu, Sri Mulyani juga merespons keputusan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, yang menerapkan tarif baru kepada puluhan negara, termasuk Indonesia, yang menurutnya tidak memiliki dasar ekonomi.
“Tarif resiprokal yang disampaikan oleh AS terhadap 60 negara menggambarkan cara perhitungan tarif tersebut, yang saya rasa semua ekonom yang sudah belajar ekonomi tidak bisa memahami,” ucap Sri Mulyani.
Sri Mulyani menilai kebijakan tarif ini lebih didasarkan pada kepentingan Trump agar perdagangan AS tidak defisit dengan negara-negara lain, dan karenanya tidak memiliki landasan ekonomi.
“Itu artinya saya tidak ingin tergantung atau beli kepada orang lain lebih banyak dari apa yang saya bisa jual kepada orang lain. It is purely transactional, tidak ada landasan ilmu ekonominya,” tuturnya.
Penulis: Nabila Ramadhanty
Editor: Andrian Pratama Taher
