Masuk tirto.id
tirto.id - Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati, memastikan pemerintah menjamin keterbukaan terhadap lapangan pekerjaan di tengah fenomena pemutusan hubungan kerja (PHK). Jaminan itu diupayakan melalui program-program pemerintah untuk masyarakat.
“Pemerintah terus akan mengakselerasi berbagai program-program yang bisa menciptakan kesempatan kerja. Tadi telah diinventarisir,” katanya dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, dikutip Selasa (3/6/2025).
Program pertama adalah rehabilitasi sekolah yang akan dieksekusi oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) dengan menyasar 300.000 sekolah. Terkait anggarannya, Sri Mulyani menyebut pemerintah menyiapkan sebesar Rp16,9 triliun untuk program itu.
“Itu akan segera dilakukan untuk sekitar 300 ribu sekolah dengan anggaran Rp16,9 triliun. Ini sudah mulai dijalankan,” ucapnya.
Kedua, adanya program percepatan pembangunan irigasi guna mendukung ketahanan pangan. Nantinya, program ini akan dijalankan oleh Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Adapun total anggaran yang disiapkan pemerintah untuk program percepatan pembangunan irigasi itu adalah sebesar Rp12 triliun.
“Ini juga proses anggarannya sudah dilaksanakan untuk segera bisa dilaksanakan konstruksinya pada bulan Juli atau paling lambat Agustus sebelum musim tanam,” katanya.
Selanjutnya, ada program pembangunan sekolah rakyat di 100 titik untuk sekolah negeri, dan 100 sekolah swasta dengan siswa berjumlah 10.000 orang. Keempat, adanya program percepatan pembangunan kepemilikan rumah yang ditujukan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
“Program untuk akselerasi pembangunan dan kepemilikan perumahan untuk masyarakat berpendapatan rendah yaitu 2 juta upgrading rumah plus 350 FLTP (fasilitas likuiditas pembangunan perumahan) untuk masyarakat berpendapatan rendah. Itu Rp84 triliun anggarannya,” jelasnya.
Selain sejumlah program yang sudah disebutkan, dia mengatakan masih ada Koperasi Desa Merah Putih atau Kopdes Merah Putih dan Makan Bergizi Gratis (MBG) yang memiliki peluang untuk membuka lapangan pekerjaan baru.
“Jadi banyak program yang dibiayai APBN langsung yang diharapkan bisa memberikan kesempatan kerja kepada masyarakat yang ini diharapkan bisa menurunkan berbagai ekses dari persaingan di tingkat global terutama untuk industri padat karya. Mungkin itu ya,” ujarnya.
Sri Mulyani berharap, sejumlah program-program di atas dapat meminimalisir angka PHK yang kerap terjadi di dalam negeri belakangan waktu ini.
Berdasarkan laporan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) jumlah korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) hingga per 20 Mei 2025, yakni sebanyak 26.455 orang. Mulanya, jumlah korban pekerja yang mengalami PHK pada periode Januari hingga 23 April 2025 mencapai angka 24.036 orang. Artinya ada kenaikan sekitar 2.419 orang selama rentang waktu sebulan.
Lonjakan angka PHK paling banyak terjadi di Jawa Tengah sebanyak 10.695 orang terkena PHK dalam periode Januari hingga Mei 2025. Sementara Jakarta menjadi kota dengan kasus PHK terbanyak ke dua dengan total kasus sebanyak 6.279 orang. Sedangkan Riau menduduki posisi ke tiga dengan kasus PHK sebanyak 3.570 orang.
Penulis: Nabila Ramadhanty
Editor: Dwi Aditya Putra
