tirto.id - Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo, mengungkapkan bahwa usulan anggaran Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah (IJD) senilai Rp5 triliun hingga kini belum mendapat respons dari Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Hal ini disampaikan Dody dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi V DPR RI, Rabu (9/7/2025).
"Khusus untuk Inpres Jalan Daerah, pak mohon izin, kami sudah mengusulkan total Rp5 triliun, tapi sampai detik ini surat permohonan kami belum dijawab oleh Bu Menteri Keuangan," katanya.
Dia mengakui bahwa ketiadaan tanggapan dari Sri Mulyani membuat program IJD kemungkinan besar tertunda. Bahkan, Dody belum bisa memastikan apakah proyek tersebut masih bisa dilaksanakan tahun ini atau tidak.
Meski begitu, dia berjanji akan segera melaporkan perkembangan jika usulan tersebut akhirnya disetujui. "Begitu kami dapat jawaban, kami akan sampaikan kembali ke bapak," ujarnya.
Tanpa adanya kepastian anggaran, pelaksanaan pembangunan jalan daerah terancam mandek. Padahal pembangunan jalan menjadi salah satu program strategis yang akan dikebut kementeriannya.
Adapun, dalam paparannya Kementerian PU menargetkan akan membangun 78 kilometer jalan baru, 575 kilometer peningkatan kapasitas dan preservasi jalan, 18 kilometer jalan tol, hingga pembangunan dan duplikasi jembatan di tahun ini.
Pembangunan infrastruktur jalan ini ditugaskan ke Ditjen Bina Marga dengan alokasi anggaran Rp28,7 triliun yang akan diambil dari pagu indikatif sebesar Rp73,76 triliun.
“Target yang akan kita targetkan tercapai di 2025, seperti di awal bahwa yang kami utamakan adalah di Dirjen Bina Marga, di mana kami alokasi Rp28,7 triliun terbesar untuk pembangunan dan preservasi jalan, jembatan, dan aktivitas fisik lainnya,” ucapnya.
Penulis: Nanda Aria
Editor: Dwi Aditya Putra
Masuk tirto.id





































