Indeks Sri Mulyani

Sri Mulyani berkata angkanya dapat melampaui estimasi pemerintah yang menetapkan Q3 2020 terjadi kontraksi 2,1%-0%.

Dari total 575 anggota DPR RI hanya 293 yang hadir. 43 anggota hadir secara fisik dan 250 hadir secara virtual.

Sri Mulyani menyatakan alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) untuk tahun 2021 bakal mengalami kenaikan Rp16,32 triliun.

Bantuan dari pemerintah pusat berupa dana hingga keringanan pada sejumlah kewajiban.

BI berfungsi sebagai pembeli siaga atau standby buyer dalam lelang SBN di pasar perdana.

Sri Mulyani berkata Indonesia pernah memiliki pengalaman ketika baik otoritas pengawas bank dan moneter berada dalam satu atap.

Menkeu Sri Mulyani menegaskan RUU BI yang menuai polemik bukan berasal dari pemerintah, melainkan inisiatif DPR.

Tunjangan pulsa bagi PNS diusulkan naik dari Rp150 ribu menjadi Rp200 ribu per bulan.

Sri Mulyani bilang realisasi pajak per Juli hanya Rp601,9 triliun atau 50,2% dari target Rp1.198,8 triliun sesuai Perpres 72/2020.

Menkeu Sri Mulyani mengatakan defisit APBN 2020 menyentuh angka Rp330,2 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani berencana mengalokasikan anggaran pemerintah untuk iklan ke media secara langsung tanpa lewat platform.

Realisasi lifting sejak 2014 tak pernah capai target yang dipatok APBN, bahkan realisasi maupun targetnya terus turun.

Sri Mulyani menyebut angka nol persen sebagai pertumbuhan di awal pemulihan lantaran perbaikan perekonomian membutuhkan waktu.

Pada 2021 pemerintah menargetkan penerimaan cukai senilai Rp178 triliun. Naik dari 2020 sesuai Perpres 72/2020 sebanyak Rp172,2 triliun.

Menkeu Sri Mulyani mengatakan Bank Indonesia tetap dapat membeli surat berharga negara (SBN) pada 2021.

Belanja kementerian/lembaga pada RAPBN 2021 mencapai Rp1.029 meningkat cukup tajam dari Rp836,4 triliun.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menjelaskan penambahan anggaran Kementerian PUPR di RAPBN 2021 capai Rp34 triliun.

Menkeu Sri Mulyani memangkas target pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2020 menjadi minus 1,1% sampai positif 0,2%.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyoroti kenala minimnya pencairan stimlus UMKM.

Stimulus akan diberikan ke 12 juta pelaku UMKM, terutama usaha mikro dan ultra mikro, yang belum memiliki akses perbankan.