Menuju konten utama

Usai Pemulihan, Menkeu Sebut Ekonomi Baru Bisa Tumbuh Kisaran 0%

Sri Mulyani menyebut angka nol persen sebagai pertumbuhan di awal pemulihan lantaran perbaikan perekonomian membutuhkan waktu.

Usai Pemulihan, Menkeu Sebut Ekonomi Baru Bisa Tumbuh Kisaran 0%
Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan keterangan kepada media tentang Stimulus Kedua Penanganan Dampak Covid-19 di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (13/3/2020). ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/ama.

tirto.id - Menteri Keuangan Sri Mulyani memasang target cukup rendah untuk pertumbuhan ekonomi usai pemulihan berlangsung. Sri Mulyani menyebut angka nol persen sebagai pertumbuhan di awal pemulihan lantaran perbaikan perekonomian membutuhkan waktu dan kenyataan pandemi COVID-19 masih berlangsung.

“Pemulihan itu tidak berarti dari minus 5 persen ke (positif) 5 persen. Paling tidak kita mendekati 0 persen dulu,” ucap Sri Mulyani dalam diskusi virtual, Rabu (19/8/2020).

Pada konferensi pers nota keuangan 2021, Jumat (14/8/2020) Sri Mulyani memangkas target pertumbuhan ekonomi 2020. Dari semula minus 0,4 persen sampai 1 persen, kini menjadi minus 1,1 persen sampai 0,2 persen yang semakin mendekati nol persen.

Ia bilang untuk mencapai pertumbuhan sebelum pandemi, hal itu cukup sulit. Saat ini pemerintah katanya tengah berupaya agar pertumbuhan ekonomi Q4 bisa positif setelah kontraksi di Q2 dan berpotensi tetap negatif di Q3 2020.

Sri Mulyani mengatakan target pertumbuhan ekonomi nol persen bisa tercapai dengan catatan tidak ada pemburukan lebih lanjut pada penanganan COVID-19 dengan munculnya gelombang kedua atau second wave. Ia bilang berbagai negara saat ini sedang mengalami gelombang kedua dan terpaksa menutup kembali aktivitasnya sehingga berpotensi memukul lebih jauh perekonomian negara itu.

“Dengan catatan itu tidak ada gelombang kedua. Kita bisa jaga pertumbuhan di kisaran level nol persen. Plus minus mendekati di kisaran 0 persen,” ucap Sri Mulyani.

Sri Mulyani bilang saat ini pemerintah telah melakukan beragam upaya. Dari menyediakan stimulus bagi dunia usaha sampai menggelontorkan belanja bantuan sosial bagi masyarakat berpendapatan bawah dan UMKM.

Anggaran pun sudah disiapkan dengan konsekuensi defisit menyentuh 6,34 persen dari PDB padahal dalam APBN 2020 awal defisit ditarget hanya 1,76 persen PDB. Meski demikian, ia mengakui mengalami kendala lantaran realisasi dari program tidak berjalan lancar dan anggaran yang sudah ia siapkan pun kerap tak terserap secepat yang diharapkan.

Salah satu kendalanya berkaitan dengan ketepatan sasaran penyaluran yang nantinya diaudit BPK RI. Namun, Sri Mulyani juga menyinggung faktor manusia lantaran adanya Menteri yang ia anggap tak memahami birokrasi dan kebetulan orang itu masih baru di dalam kabinet. Namun Ia tak menyebut nama maupun kementerian mana.

"Beberapa dari mereka benar-benar baru, mereka belum pernah bekerja di pemerintahan sebelumnya ," ucap Sri Mulyani.

Baca juga artikel terkait PERTUMBUHAN EKONOMI atau tulisan lainnya dari Vincent Fabian Thomas

tirto.id - Ekonomi
Reporter: Vincent Fabian Thomas
Penulis: Vincent Fabian Thomas
Editor: Reja Hidayat