tirto.id -
“Ini berarti masih ada persoalan dari sisi perbankan atau lembaga keuangan dalam mengkomunikasikan kepada UMKM tersebut, maupun proses pendaftaran mendapatkan subsidi. Ini yang kita evaluasi,” jelas dia dalam webinar Gotong-royong Jaga UMKM Indonesia, Selasa (11/8).
Pemerintah Indonesia tengah menggenjot daya beli masyarakat dan kesiapan usaha kecil mikro menengah (UMKM) untuk tetap bisa bertahan di tengah pandemi.
Upaya tersebut tampaknya tak berjalan lancar. Realisasi anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) baru Rp32,5 triliun atau 26,4 persen dari alokasi Rp123,46 triliun.
Selain itu, ada juga kendala dalam hal konsilidasi data terkait siapa saja yang berhak menerima bantuan ini. Data masyarakat yang tidak mampu berjumlah sebanyak 29 juta penerima bantuan di Kemensos. Data untuk UMKM belum terkonsolidasi antara.
"Semua kebijakan akan lebih mudah dieksekusi kalau memiliki sistem yang relatif well established. Ini jadi tantangan besar bagi pemerintah untuk bisa memberikan bantuan secara cepat, efektif, dan accountable," ujar dia.
Oleh karena itu, penyerapan anggaran yang masih rendah tersebut, pemerintah tengah menyiapkan program bantuan sosial (bansos) produktif untuk umum sebesar Rp2,4 juta kepada sebanyak 12 juta UMKM.
Pemerintah juga akan memberikan bantuan Rp2 juta kepada setiap usaha ultra mikro, terutama yang belum mendapat akses perbankan.
Penulis: Selfie Miftahul Jannah
Editor: Zakki Amali
