tirto.id - Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan pada 2021 nanti pemerintah akan menggelontorkan dana senilai Rp37,38 triliun sebagai Penyertaan Modal Negara (PMN) khusus bagi BUMN. Ia menyatakan anggaran ini tersebar ke 8 perusahaan pelat merah.
“Jadi kalau dilihat dari postur pembiayaan investasi dalam nota keuangan RUU APBN, untuk pembiayaan investasi sebesar Rp169 triliun yang menurun dari Rp257 triliun terdiri dari investasi kepada BUMN sebesar Rp37,38 triliun,” ucap Sri Mulyani dalam rapat bersama Komisi XI DPR RI, Selasa (15/9/2020).
Adapun daftar BUMN itu salah satunya PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI) dengan nilai PMN Rp20 triliun diberikan dalam tugas membenahi Jiwasraya. Selain BPUI ada PMN bagi Hutama Karya senilai Rp6,20 triliun untuk pembangunan infrastruktur.
“BPUI ini ada hubungannya dengan penanganan masalah Jiwasraya,” ucap Sri Mulyani.
Selanjutnya ada PMN kepada PT PLN senilai Rp5 triliun angka ini sama seperti yang sudah pernah dianggarkan pemerintah dalam Perpres 72/2020 untuk APBN 2020. PMN terbesar selanjutnya diterima oleh PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) senilai Rp2,25 triliun.
Lalu ada juga PT PAL Indonesia Rp1,28 triliun, PT Pelindo III Rp1,2 triliun, PT Kawasan Industri Wijayakusuma Rp977 miliar, dan terakhir PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (PPI) Rp470 miliar.
Selebihnya pemerintah juga menganggarkan investasi lainnya seperti Lembaga Pembiayaan Ekspor-Impor (LPEI) senilai Rp5 triliun di 2021. Lalu sekitar Rp60 triliun dianggarkan khusus Badan Layanan Umum (BLU) dan sederet pos dana abadi.
Pengembangan Pendidikan Nasional (LPDP) misalnya mencapai Rp20 triliun, dana abadi penelitian Rp3 triliun, dana abadi kebudayaan Rp2 triliun, dana abadi perguruan tinggi Rp4 triliun sampai pinjaman PEN daerah Rp10 triliun.
Penulis: Vincent Fabian Thomas
Editor: Abdul Aziz
