Indeks Sri Mulyani

Sri Mulyani sebut masih ada sisa anggaran dari APBN dan APBD sebesar Rp1.200 triliun yang bisa dioptimalkan untuk memulihkan ekonomi Q4.

Penambahan anggaran tersebut dilakukan untuk mengejar ketertinggalan dari penundaan proyek di 2020.

Anggaran yang disiapkan bisa langsung digunakan saat vaksin Corona sudah ada.

Sri Mulyani sebut e-commerce bisa berkembang dari 20 miliar dolar AS menjadi 82 miliar dolar AS selama 2019-2025. 

Sudah ada nilai komitmen pinjaman senilai Rp9,672 triliun yang jika memenuhi syarat dapat segera disalurkan ke 15 pemerintah daerah.

Pencairan pinjaman ke sejumlah BUMN dalam program PEN akan terealisasi bertahap mulai pekan ketiga November 2020.

Rinciannya: anggaran kesehatan 43,75 persen, jaring pengaman sosial 51 persen, dan dukungan ekonomi masyarakat 13,7 persen.

Program mencetak usahawan santri bidang sawit menggunakan dana dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit.

Per 14 Oktober 2020, realisasi anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) menyentuh Rp344,11 triliun atau 49,5 persen dari pagu Rp695,2 triliun.

Pengetatan PSBB Jakarta pada September 2020 membuat realisasi penerimaan pajak sektor perdagangan per September 2020 lebih buruk dari Agustus 2020.

Deflasi tiga bulan berturut-turut, pemerintah harus segera mencari jalan keluar bila Indonesia tak ingin resesi bahkan depresi.

Sri Mulyani sebut penerbitan surat tagih pajak akan mengalami kedaluwarsa sesudah lima tahun dalam UU Cipta Kerja.

Peringkat utang (credit rating) Indonesia mungkin goyang tahun depan. Ada yang bilang Indonesia selamat, ada pula yang menyatakan sebaliknya.

Menkeu Sri Mulyani menargetkan dalam jangka panjang biaya ini bisa ditekan hingga menyentuh 17% PDB saja.

Berbeda dengan Airlangga Hartarto, Sri Mulyani yakin dampak PSBB DKI tahap kedua tak akan separah Maret lalu.

Penerimaan negara hanya terealisasi Rp1.034,1 triliun atau turun hingga 13,1% dari 2019 akibat penerimaan pajak turun.

Pemerintah Indonesia berupaya menghindari kombinasi antara resesi ekonomi dengan deflasi seperti menimpa Jepang.

Indonesia dipastikan akan mengalami resesi lantaran tidak ada ruang pertumbuhan Q3-2020 mampu menyentuh zona netral di nol persen.

Selain transparansi penanganan COVID-19, Sri Mulyani juga mengingatkan pentingnya akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran.

Sri Mulyani berkata pada 2021 pemerintah menggelontorkan dana senilai Rp37,38 triliun sebagai PMN bagi 8 BUMN.