tirto.id - Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan pemerintah harus transparan kepada publik dalam penanganan COVID-19. Menurutnya hal ini menentukan bilamana sebuah pemerintahan mampu membangun kepercayaan publik, yang penting agar publik patuh dan disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan.
“Apa bahan baku agar kita dapat membangun kepercayaan publik. Saya pikir hal terpenting adalah transparansi. Apakah kamu transparan tentang data? Berapa tesnya, berapa yang positif, bagaimana kamu menangani mereka [yang positif COVID-19]? Saya pikir itu sangat penting,” ucap Sri Mulyani, Jumat (18/9/2020).
Wejangan ini disampaikan Sri Mulyani dalam webinar Asian Development Bank (ADB) bertajuk “Developing Asia Beyond Pandemic.” Pernyataannya itu disaksikan oleh perwakilan Kementerian Keuangan sejumlah negara seperti Republik Rakyat Tiongkok (RRT), Korea Selatan, Australia hingga Presiden ADB.
Selain menekankan kepada transparansi penanganan COVID-19, ia juga mengingatkan pentingnya akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran untuk pandemi. Menurut Sri mulyani perlu ada kejelasan kepada siapa sejumlah besar anggaran itu diberikan, untuk apa saja, dan bagaimana uang itu digelontorkan ke masyarakat.
Transparansi ini menurutnya semakin tak terhindarkan jika pemerintah tak memiliki data yang lengkap dan notabene merupakan kasus yang terjadi di Indonesia sendiri. Ia mencontohkan pemerintah RI belum memiliki data per nama dan alamat yang lengkap untuk menyalurkan bantuan kepada 267 juta rakyat Indonesia.
“Jadi kalau kamu tidak memiliki data yang sempurna, paling tidak kamu perlu sangat jujur,” ucap Sri Mulyani.
Penulis: Vincent Fabian Thomas
Editor: Abdul Aziz
