Indeks Sri Mulyani

Usulan relaksasi pajak pembelian mobil baru menjadi sebesar 0% memang direstui Presiden Jokowi, tapi tidak oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Buruknya penanganan COVID-19, diduga biang gagalnya mencapai target pertumbuhan ekonomi Indonesia 2020. Akibatnya, capaian itu berulang direvisi.

Menkeu Sri Mulyani memaparkan capaian penerimaan pajak yang sudah dikumpulkan sampai hari ini masih 85,65 persen.

Jumlah Rp616 miliar tersebut dihimpun oleh 23 perusahaan digital.

Dokumen transaksi saham yang bernilai di atas Rp5 juta bakal dikenakan bea meterai.

Sri Mulyani mencatat realisasi defisit APBN 2020 telah menyentuh Rp883,7 triliun per November 2020.

Sri Mulyani bilang Kemenkeu bakal mengkaji anggaran kementerian/lembaga mana saja yang bisa dialihkan untuk vaksin gratis di APBN 2021.

Pertumbuhan ekonomi diprediksi terkontraksi 2,2 persen-1,7 persen per Desember 2020.

Prediksi terbaru meletakan pertumbuhan ekonomi Q4 2020 di angka kontraksi 2,9 persen sampai 0,9 persen.

Presiden Jokowi menunjuk Menkeu Sri Mulyani sebagai Ketua sekaligus merangkap anggota Dewan Pengawas Lembaga Pengelola Investasi atau SWF.

Sri Mulyani sebut libur akhir tahun memang bermanfaat lantaran dapat mendukung ekonomi, tapi perlu dipastikan agar tak memicu penularan COVID-19.

Menkeu Sri Mulyani menargetkan prevalensi perokok dewasa dan anak-anak bisa turun tahun depan usai kenaikan cukai.

Dalam waktu kuran dari satu bulan, dana pemulihan ekonomi untuk BUMN belum juga maksimal. Padahal di satu sisi mereka sangat butuh itu untuk bertahan.

Realisasi anggaran COVID-19 per 25 November 2020 baru mencapai Rp431,54 triliun atau 62,1 persen dari pagu.

Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan anggaran santunan kematian nakes telah dicairkan dan diterima oleh para ahli waris.

Sri Mulyani sebut ada 2,67 juta pengangguran baru di Indonesia akibat pandemi COVID-19.

Sri Mulyani menyebut keringanan sanksi ini diharapkan bakal membuat pengusaha lebih kooperatif.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan kenaikan cukai rokok tidak bisa dilakukan terlampau drastis seperti diusulkan oleh sejumlah pemangku kepentingan.

Sri Mulyani sebut pemerintah tengah mendesain tata kelola sebaik mungkin agar dapat mencegah kemungkinan terburuk terjadi pada SWF.

Modal awal Lembaga Pengelola Investasi berasal dari dana PEN pos pembiayaan korporasi.