Indeks Sri Mulyani

Menteri Keuangan Sri Mulyani menilai deflasi sepanjang September lebih disebabkan oleh penurunan ongkos produksi.

Menteri Keuangan mengeluarkan beleid baru tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Jaminan Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan.

Serangan teroris ke fasilitas minyak milik Saudi Aramco dinilai bakal menimbulkan efek kerentanan bagi sejumlah negara yang bergantung pada impor minyak asal Arab Saudi.

Kemenkeu kini memperbolehkan Pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) melakukan pembukuan menggunakan bahasa Inggris serta satuan mata uang dolar Amerika Serikat (AS).

Pertamina memastikan informasi soal kenaikan harga BBM adalah hoaks.

Usulan kenaikan tersebut mencakup peserta penerima bantuan iuran (PBI) yang menikmati fasilitas kesehatan (faskes) kelas III, serta peserta yang menikmati faskes kelas I dan II.

Sri Mulyani mengatakan, BPJS masih menanggung beban defisit tahun 2018 sebesar Rp9,1 triliun.

Menteri Keuangan Sri Muyani Indrawati menyampaikan kebijakan fiskal dalam Rancangan Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara (RAPBN) 2020 tingkatkan investasi dan daya saing produk.

Sri Mulyani mengklaim realisasi penerimaan pajak selama ini tidak memenuhi target APBN karena perekonomian sedang melemah.

Sri Mulyani mengatakan defisit BPJS Kesehatan pada 2019 akan lebih besar dari catatan kerugian pada tahun-tahun sebelumnya.

Menurut Sri Mulyani, penyebab defisit keuangan BPJS salah satunya dikarenakan tunggakkan iuran yang belum dibayar oleh peserta.

Menkeu Sri Mulyani mengeluarkan ketentuan baru soal keringanan pembebasan bea masuk serta PPN impor atas impor barang batu bara.

Pemerintah tetap berencana menggenjot proyek pembangunan infrastruktur pada tahun 2020. Hal ini terlihat dari alokasi anggaran infrastruktur di RAPBN 2020 yang lebih besar dari tahun ini.

Sri Mulyani mengklaim pemerintah bakal tetap mengutamakan pemanfaatan utang untuk kegiatan produktif.

Sri Mulyani berharap pelemahan Peso Argentina tidak berdampak terhadap negara berkembang lainnya, termasuk Indonesia. 

Menkeu Sri Mulyani Indrawati menyatakan akan menekan pelebaran neraca transaksi berjalan (CAD) yang sudah menyentuh 3 persen terhadap PDB dengan menggunakan berbagai insentif fiskal.

KADI masih menemukan adanya marjin dumping yang dilakukan oleh perusahaan eksportir/eksportir produsen dari Negara India, China, dan Taiwan.

Menurut Sri Mulyani, untuk mendorong sinergitas kebijakan, kementerian dan lembaga tak bisa bergerak sendiri-sendiri.

Menkeu Sri Mulyani menyatakan, data jumbo yang dipegang pemerintah untuk mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak membuka peluang untuk kembali melakukan tax amnesty.

Pemerintah sudah menyetujui opsi kenaikan iuran peserta BPJS Kesehatan. Pemerintah menilai iuran BPJS perlu dinaikkan untuk menutup defisit lembaga penyelenggara jaminan kesehatan itu.