Sri Mulyani Akui SWF RI Punya Potensi Masalah Mirip 1MDB Malaysia

Oleh: Vincent Fabian Thomas - 18 November 2020
Dibaca Normal 1 menit
Sri Mulyani sebut pemerintah tengah mendesain tata kelola sebaik mungkin agar dapat mencegah kemungkinan terburuk terjadi pada SWF.
tirto.id - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengakui ada kemiripan antara model Sovereign Wealth Fund (SWF) yang sedang dibentuk pemerintah dengan lembaga 1MDB milik pemerintah Malaysia. Terutama pada potensi penyelewengan yang mungkin terjadi.

Sri Mulyani bilang pemerintah tengah mendesain tata kelola sebaik mungkin agar dapat mencegah kemungkinan terburuk terjadi pada SWF.

“SWF kelihatan kayak 1MDB. Kan dekat sekali dengan kita dan karena contoh seperti itu, semua ikut khawatir. Itu (Kekhawatiran) bagus, kami semua juga tidak-berarti tidak melihat kemungkinan bisa terjadi hal-hal tidak baik,” ucap Sri Mulyani dalam kuliah umum bertajuk 'Kebijakan Keuangan dan Pengawasannya dalam Mengatasi Pandemi COVID-19,' Rabu (18/11/2020).

1MDB pada 2018 sempat menjadi sorotan usai menjadi skandal korupsi Perdana Menteri Malaysia Najib Razak. Najib kemudian divonis bersalah 12 tahun penjara atas skandal pencurian uang yang melibatkan dirinya.

Hal tersebut diucapkan Sri Mulyani saat menjawab pertanyaan seorang mahasiswa UI mengenai bagaimana pemerintah memastikan transparansi dan mencegah korupsi terjadi di SWF. Merespons itu, Sri Mulyani memastikan pemerintah akan menyusun tata kelola dan struktur manajemen yang mumpuni untuk memperkecil risiko yang tak diinginkan.

Saat ini pemerintah masih mengkaji sejumlah hal. Antara lain, bagaimana pembagian dividen bila SWF mengalami untung, kapan dividen dibagikan hingga persoalan bagaimana pemerintah memajaki SWF.

Nama dari lembaga ini nantinya adalah Nusantara Authority Investment (NAI). Bahasa Indonesianya, Lembaga Pengelola Investasi (LPI).

Selanjutnya ia juga menantang agar masyarakat dan pemangku kepentingan memberi masukan mengenai rancangan aturan turunan SWF yang sudah dipublikasikan pemerintah di situs https://uu-ciptakerja.go.id/.

Sri Mulyani mengharapkan publik dapat memberitahunya bilamana ada yang menemukan pasal atau ketentuan yang berpotensi berujung masalah di kemudian hari. Ia mengatakan pemerintah akan memikirkan masukan itu.

“Anda baca draft perpres kalau Anda anggap ‘Oh struktur governance ini bahaya bu.’ ‘Ini kayaknya enggak benar.’ ‘Ini kayaknya akan menimbulkan malapetaka.’ Sampaikan,” ucap Sri Mulyani.


Baca juga artikel terkait KEUANGAN atau tulisan menarik lainnya Vincent Fabian Thomas
(tirto.id - Ekonomi)

Reporter: Vincent Fabian Thomas
Penulis: Vincent Fabian Thomas
Editor: Abdul Aziz
DarkLight