Indeks Smelter

Baru sepekan bekerja, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia langsung memicu polemik lantaran mengeluarkan pengumuman untuk mempercepat pelarangan ekspor bijih nikel dua bulan lebih cepat.

KLHK bakal mengeluarkan aturan yang bolehkan mengelola slag nikel tanpa mengikuti prosedur limbah B3.

Pemerintah minta pelaku usaha tambang nikel untuk tidak mengulur kebijakan pelarangan ekspor nikel lantaran pelaku usaha sudah diberikan waktu lebih dari 2 tahun untuk membangun smelter.  

Guru Besar Teknik Pertambangan ITB Irwandy Arif menilai pemerintah seharusnya konsisten melarang ekspor bijih mineral. Sebab, hal ini adalah amanat UU Minerba yang sudah lama terbit.

Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) mengeluhkan rencana pemerintah untuk mempercepat pelarangan ekspor nikel yang semula akan dilakukan pada 2022.

Kewajiban untuk membangun smelter bagi perusahaan-perusahaan mineral mulai diberlakukan dengan tegas.

Antam optimistis bisa mengerek penjualan emas sampai 30 ton pada tahun 2019. Pada tahun 2018 lalu, Antam berhasil menjual emas 27,8 ton.

Richard Adkerson menilai proses panjang perundingan antara Freeport McMoran dengan pemerintah RI telah berakhir dengan hasil positif.

Kementerian ESDM memastikan IUPK Freeport Indonesia rampung sebelum tahun 2018 berakhir. Bagaimana dengan kerusakan lingkungan yang selama ini dipersoalkan?

PT Surya Saga Utama (SSU) dan PT Lobindo Nusa Persada (LNP) sudah dikenai sanksi larangan ekspor hasil tambang.

Lingkungan sekitar tambang dipastikan akan lebih terjaga usai divestasi saham.

Freeport dan Amman Mineral Nusa Tenggara mendapatkan izin ekspor konsentrat sampai Februari 2019. Freeport menerima izin ekspor 1,24 juta wet metric ton, sedangkan Amman 450.826 wet metric ton.

Kementerian Perindustrian meminta bantuan perbankan untuk mendukung industri smelter di Indonesia.

Negosiasi antara pemerintah dan Freeport dipastikan oleh Kementerian ESDM akan tuntas pada Desember 2017.

BPK menemukan adanya potensi hilangnya penerimaan negara bukan pajak (PNBP) atas Kontrak Karya (KK) PT Freeport Indonesia periode 2009-2015 sebesar Rp6,02 triliun.

Menteri ESDM memberikan izin baru bagi PT Freeport untuk beroperasi hingga 2031, mengingat masa kontraknya habis 2021 mendatang. Perpanjangan sepuluh tahun kedua bisa diajukan sebelum 2031.

Setelah menyetujui tiga poin kesepakatan dengan pemerintah, Freeport bisa memperoleh perpanjangan izin hingga tahun 2041.

Pemerintah dan PT Freeport Indonesia telah mencapai tiga kesepakatan terkait perpanjangan kontrak.

Pemerintah tetap bersikukuh PT Freeport Indonesia akan menyetujui divestasi 51 persen saham dan membangun smelter di Indonesia dalam kurun waktu lima tahun.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan menyatakan persoalan divestasi dan kewajiban membangun smelter di PT Freeport Indonesia pada prinsipnya sudah selesai.