Indeks Smelter
Kementerian ESDM Klaim Negosiasi Freeport Pasti Tuntas Akhir 2017
Negosiasi antara pemerintah dan Freeport dipastikan oleh Kementerian ESDM akan tuntas pada Desember 2017.
BPK Temukan Potensi Kerugian dari Kontrak Karya Freeport
BPK menemukan adanya potensi hilangnya penerimaan negara bukan pajak (PNBP) atas Kontrak Karya (KK) PT Freeport Indonesia periode 2009-2015 sebesar Rp6,02 triliun.
Pemerintah Beri Lampu Hijau Freeport Beroperasi sampai 2031
Menteri ESDM memberikan izin baru bagi PT Freeport untuk beroperasi hingga 2031, mengingat masa kontraknya habis 2021 mendatang. Perpanjangan sepuluh tahun kedua bisa diajukan sebelum 2031.
Freeport Setuju Divestasi 51%, Kontrak Bisa Dilanjutkan 2041
Setelah menyetujui tiga poin kesepakatan dengan pemerintah, Freeport bisa memperoleh perpanjangan izin hingga tahun 2041.
Pemerintah dan Freeport Akhirnya Capai Tiga Kesepakatan
Pemerintah dan PT Freeport Indonesia telah mencapai tiga kesepakatan terkait perpanjangan kontrak.
Luhut: Divestasi 51 Persen Saham Freeport Itu Harga Mati
Pemerintah tetap bersikukuh PT Freeport Indonesia akan menyetujui divestasi 51 persen saham dan membangun smelter di Indonesia dalam kurun waktu lima tahun.
Klaim Jonan Soal Freeport Setuju Divestasi 51 Persen Saham
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan menyatakan persoalan divestasi dan kewajiban membangun smelter di PT Freeport Indonesia pada prinsipnya sudah selesai.
Izin Freeport Dicabut Jika Tak Bangun Smelter dalam 5 Tahun
Kementerian ESDM akan mencabut izin ekspor konsentrat jika PT Freeport Indonesia tidak menyelesaikan pembangunan fasilitas "smelter" dalam waktu lima tahun.
ESDM: Perpanjangan Kontrak Freeport 2031 Masih Tunggu IUPK
Kementerian ESDM menegaskan bahwa sah perpanjangan operasi PT Freeport Indonesia setelah masa kontrak karya berakhir pada 2021 menunggu ditandatangani IUPK.
Jonan Tegaskan Smelter Freeport Tak Harus di Timika
PT Freeport Indonesia harus membangun smelter, namun lokasinya ditentukan oleh Freeport sendiri.
Menko Luhut: Indonesian First Perlu Diterapkan pada Freeport
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan kembali menegaskan bahwa PT Freeport harus mengikuti peraturan yang berlaku di Indonesia.
Menteri Jonan Canangkan Lokasi Smelter PT Amman Mineral
Menteri ESDM Ignasius Jonan mencanangkan lokasi pembangunan pabrik pengolahan dan pemurnian (smelter) tembaga dan emas milik PT Amman Mineral Nusa Tenggara di Batu Hijau, Sumbawa, Nusa Tenggara Barat.
Jonan Tegaskan Soal Pembangunan Smelter dalam Revisi IUPK
Apabila dalam enam bulan dilihat perusahaan tidak bangun smelter, akan dikembalikan ke KK selama masa konsensinya.
DPR Siap Dukung Sikap Pemerintah Soal Kasus Freeport
Harry meminta kepada masyarakat dan seluruh bangsa Indonesia untuk tidak terus-menerus berpolemik terkait soal benar dan salahnya penyikapan terhadap kontrak karya PT Freeport Indonesia.
Kemelut Izin Ekspor yang Membelit Freeport
Freeport mengurangi produksi dan karyawan karena tak punya lagi izin ekspor. Pemerintah menuding Freeport tak juga memenuhi kewajibannya. Solusi sementara dengan peralihan KK menjadi IUPK diharapkan mampu menjembatani permasalahan ini.
Menteri Jonan: IUPK Freeport Tunggu Pembahasan Sri Mulyani
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Ignasius Jonan rencana perubahan kontrak PT Freeport Indonesia jadi IUPK menunggu pembahasan dengan Menkeu, Sri Mulyani.
Nasyirul Falah Bantah Ada Pemukulan dari Chappy Hakim
Rapat dengar PT Freeport Indonesia dan DPR diwarnai insiden kesalahpahaman antara Chappy Hakim dan anggota DPR.
Dampak PP Minerba Baru Ke Industri Belum Terasa
Kementerian Perindustrian belum melihat ada dampak signifikan dari pemberlakuan PP Minerba yang baru ke sektor industri nasional, baik yang terkait smelter maupun bukan.
Asosiasi Smelter Kecewa dengan PP Minerba Baru
Asosiasi Perusahaan Industri Pengolahan dan Pemurnian Indonesia (AP3I) kecewa dengan keputusan pemerintah yang belum mewajibkan secara penuh perusahaan tambang untuk membangun smelter mulai tahun ini
Freeport dan AMNT Setor Bea Konsentrat Rp2,5 Triliun di 2016
PT Freeport Indonesia dan PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) membayar bea keluar konsentrat kepada negara sebanyak Rp2,5 triliun pada 2016. Pemerintah akan menaikkan bea keluar konsentrat dari 5 persen jadi 10 persen.