tirto.id - Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bambang Gatot Ariyono menyatakan negosiasi antara pemerintah dengan PT Freeport Indonesia harus selesai pada Desember 2017. Kendati demikian, Gatot masih enggan membeberkan kemajuan proses negosiasi itu sampai dengan saat ini.
“Nanti kemajuannya kita sampaikan. Kalau sekarang disampaikan, ya nggak bagus,” ujar Gatot sesuai menghadiri rapat dengar pendapat dengan Komisi VII DPR RI, yang membahas soal Freeport, di Kompleks Parlemen, Jakarta pada Senin (27/11/2017).
Sayangnya, Gatot juga menolak memberikan penjelasan soal topik terkait dengan Freeport yang dibicarakan dalam rapat tertutup dengan anggota dewan pada hari ini.
Proses negosiasi antara pemerintah dengan PT Freeport Indonesia kini memang masih terus berlangsung. Adapun perundingan yang dilakukan tersebut merupakan pembahasan teknis lanjutan setelah kedua belah pihak menyatakan sepakat terhadap empat poin yang diumumkan pada Agustus 2017 lalu.
Keempat poin tersebut ialah divestasi saham sebesar 51 persen, komitmen pembangunan smelter baru oleh PT Freeport Indonesia, menjaga stabilitas hukum dan fiskal, serta mendiskusikan kelanjutan operasional Freeport sampai dengan 2041 mendatang.
Senada dengan Gatot, Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Tony Wenas juga menekankan bahwa proses negosiasi itu akan menemukan titik terangnya pada Desember 2017. Tony sendiri mengatakan bahwa dalam hasil negosiasi tersebut, rincian yang terkait dengan harga dan skema pembangunan smelter sudah akan dicapai kesepakatannya.
“Kemajuannya (untuk negosiasi) signifikan, cukup cepat dalam banyak hal. Kita pembicaraannya lebih intens dan terstruktur, lebih mengerucut dalam semuanya,” kata Tony.
Meski mengklaim proses negosiasinya sudah berjalan secara signifikan, Tony belum mau berkomentar banyak mengenai perkembangan terbaru dari perundingan kedua pihak. Ketika disinggung mengenai pembuatan smelter misalnya, Tony menyatakan bahwa PT Freeport Indonesia menunggu kesepakatan dengan pemerintah terlebih dahulu.
“Persiapan-persiapannya sudah dimulai. Studi dan engineering pun sudah,” ungkap Tony.
Sementara itu, Ketua Komisi VII DPR RI Gus Irawan Pasaribu mengaku menunggu terlebih dahulu kesepakatan yang dihasilkan pemerintah dan PT Freeport Indonesia. Irawan tidak mau menilai apakah negosiasi yang dilakukan terbilang berjalan lambat atau tidak.
“Ini kan angkanya besar dan kompleks, tidak mudah. Lagipula minggu depan sudah masuk Desember. Maka kita kasih waktu dulu. Tapi kita berharap akhir Desember sudah ada kesepakatan,” ujar Irawan.
Sejak dimulai pada 10 Februari 2017, perundingan penyusunan IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) Freeport harusnya berakhir pada 10 Oktober lalu. Akan tetapi, karena kesepakatan masih belum tercapai maka proses negosiasi diperpanjang sampai akhir tahun.
“Angka kesepakatan belum ada. Tapi Komisi VII telah bertemu dengan Inalum (induk dari Holding BUMN Tambang), dan mereka siap secara finansial untuk mengambil alih 51 persen saham,” kata Irawan.
Penulis: Damianus Andreas
Editor: Addi M Idhom
