tirto.id - Menteri Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadahlia menyatakan bahwa penambahan saham milik pemerintah 10 persen di PT Freeport Indonesia (PTFI) tidak melalui pembayaran valuasi. Ia mengakui harga saham Freeport terlalu murah jika dibayar dengan mekanisme tersebut.
"Freeport gini lho, Freeport itu penambahan saham 10 persen tidak ada dibayar valuasi sekecil mungkin, itu pasti akan lebih murah banget," kata Bahlil saat ditemui di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (27/11/2023).
Bahlil enggan menjawab besaran penambahan saham milik pemerintah di PTFI. Ia juga enggan berkomentar soal smelter Freeport. Ia hanya menjamin besaran angka penambahan saham tersebut akan disampaikan dalam dua pekan lagi.
"Angkanya itu saya akan umumkan 2 minggu lagi, kalian tunggu 2 minggu lagi," kata Bahlil.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelumnya menyempatkan untuk menemui Chairman and Chief Executive Officer Freeport-McMoRan Inc, Richard Adkerson saat kunjungan kerja ke Amerika Serikat.
Salah satu hal yang dibahas adalah peluang perpanjangan kontrak pertambangan Freeport Indonesia di Papua yang akan berakhir tahun 2041.
Di pertemuan itu, Jokowi memberikan lampu hijau perpanjangan kontrak izin usaha pertambangan khusus (IUPK) kepada PT Freeport Indonesia (PTFI) hingga 2061.
Sebagai imbalannya, Freeport McMoran akan memberikan tambahan kepemilikan saham sebesar 10 persen kepada Indonesia dan juga mensyaratkan Freeport untuk pembangunan smelter baru di Papua Barat.
“Saya senang mendengar pembahasan penambahan 10 persen saham Freeport di Indonesia dan perpanjangan izin tambang selama 20 tahun telah capai tahap akhir,” ungkap Jokowi kepada Ricard Adkerson.
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Maya Saputri
