tirto.id - Pemerintah Indonesia berpeluang untuk mendapatkan tambahan 10 persen saham dari Freeport McMoRan. Dengan tambahan tersebut, maka porsi kepemilikan saham pemerintah di PT Freeport Indonesia semakin gemuk menjadi 61 persen dari sebelumnya hanya 51 persen.
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Eddy Soeparno, meminta pemerintah tidak terburu-buru mencaplok tambahan saham dari Freeport McMoran. Tambahan 10 persen saham tersebut, menurutnya cukup dijadikan opsi ke depan saja.
"Solusi saya mungkin tambahan 10 persen itu dijadikan opsi saja terbuka. Kapan saja MIND ID mau mengeksekusi opsi itu bisa dilakukan. Jadi tidak mutlak di depan. Tapi dijadikan opsi," kata Eddy saat dihubungi Tirto, Sabtu (18/11/2023).
Eddy khawatir tawaran divestasi saham ini justru dianggap pemerintah sebagai sebuah kesempatan yang tidak boleh dilewatkan untuk dibeli. Di sisi lain, tidak memikirkan kondisi keuangan PT Inalum (Persero) atau MIND ID sebagai holding pertambangan Indonesia.
"Jangan sampai nanti kondisi keuangan lagi turun karena karena harga komoditas turun dipaksain beli. Menurut saya ini jadi opsi aja untuk bisa dieksekusi kapan saja," kata dia.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) bertemu dengan Chairman Freeport McMoRan, Ricard Adkerson di Hotel Waldorf Astoria, Washington DC, Amerika Serikat, Senin (13/11/2023) waktu setempat.
Dalam pertemuan itu, Jokowi menyambut baik penambahan saham Freeport di Indonesia hingga perpanjangan izin tambang yang telah mencapai tahap akhir.
“Saya senang mendengar pembahasan penambahan 10 persen saham Freeport di Indonesia dan perpanjangan izin tambang selama 20 tahun telah capai tahap akhir,” ungkap Jokowi kepada Ricard Adkerson dikutip dari keterangan Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Kabinet, Selasa (14/11/2023).
Jokowi juga meminta kepada Ricard untuk mempercepat penambahan saham. Dia berharap agar hal tersebut bisa selesai pada akhir November ini.
“Selesai di akhir bulan ini,” kata Jokowi.
Penulis: Dwi Aditya Putra
Editor: Bayu Septianto
