Indeks Smelter

Kementerian ESDM akan mencabut izin ekspor konsentrat jika PT Freeport Indonesia tidak menyelesaikan pembangunan fasilitas "smelter" dalam waktu lima tahun.

Kementerian ESDM menegaskan bahwa sah perpanjangan operasi PT Freeport Indonesia setelah masa kontrak karya berakhir pada 2021 menunggu ditandatangani IUPK.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan kembali menegaskan bahwa PT Freeport harus mengikuti peraturan yang berlaku di Indonesia.

PT Freeport Indonesia harus membangun smelter, namun lokasinya ditentukan oleh Freeport sendiri.

Menteri ESDM Ignasius Jonan mencanangkan lokasi pembangunan pabrik pengolahan dan pemurnian (smelter) tembaga dan emas milik PT Amman Mineral Nusa Tenggara di Batu Hijau, Sumbawa, Nusa Tenggara Barat.

Apabila dalam enam bulan dilihat perusahaan tidak bangun smelter, akan dikembalikan ke KK selama masa konsensinya.

Harry meminta kepada masyarakat dan seluruh bangsa Indonesia untuk tidak terus-menerus berpolemik terkait soal benar dan salahnya penyikapan terhadap kontrak karya PT Freeport Indonesia.

Freeport mengurangi produksi dan karyawan karena tak punya lagi izin ekspor. Pemerintah menuding Freeport tak juga memenuhi kewajibannya. Solusi sementara dengan peralihan KK menjadi IUPK diharapkan mampu menjembatani permasalahan ini.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Ignasius Jonan rencana perubahan kontrak PT Freeport Indonesia jadi IUPK menunggu pembahasan dengan Menkeu, Sri Mulyani. 

Rapat dengar PT Freeport Indonesia dan DPR diwarnai insiden kesalahpahaman antara Chappy Hakim dan anggota DPR.

Kementerian Perindustrian belum melihat ada dampak signifikan dari pemberlakuan PP Minerba yang baru ke sektor industri nasional, baik yang terkait smelter maupun bukan.

Asosiasi Perusahaan Industri Pengolahan dan Pemurnian Indonesia (AP3I) kecewa dengan keputusan pemerintah yang belum mewajibkan secara penuh perusahaan tambang untuk membangun smelter mulai tahun ini

PT Freeport Indonesia dan PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) membayar bea keluar konsentrat kepada negara sebanyak Rp2,5 triliun pada 2016. Pemerintah akan menaikkan bea keluar konsentrat dari 5 persen jadi 10 persen. 

Pemerintah masih membuka keran ekspor konsentrat. Hanya saja, ekspor dibuka untuk perusahaan yang berkomitmen membangun smelter. Tak hanya itu, bea keluar mineralBea juga akan dinaikkan jadi 10%.

Asosiasi Pengolahan dan Pemurnian Indonesia (AP3I) mencatat sudah terdapat 32 smelter yang dibangun selama 2012 sampai sekarang

Kelanjutan relaksasi ekspor mineral memang masih teka-teki. Presiden Jokowi hanya memberi arahan agar pengelolaan mineral diorientasikan pada kepentingan nasional dan berkelanjutan menjadi petunjuk tegas bagi Kementerian ESDM. Akankah relaksasi ekspor mineral akan dihentikan?

Program hilirisasi mineral sebagai pelaksanaan UU Minerba akan tetap dilaksanakan. Hanya saja, penerapannya harus mempertimbangkan enam hal.

PT Freeport Indonesia (Freeport) berharap pemerintah memberikan relaksasi kebijakan ekspor mineral setelah Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 kadaluarsa pada 11 Januari 2017 besok.

Walhi mengimbau supaya korporasi pertambangan berhenti menggunakan pendekatan militeristik yang melanggar HAM dalam menghadapi masyarakat di sekitar lokasi pertambangan.

Wacana relaksasi ekspor bijih nikel memunculkan tanggapan beragam. Tak sedikit yang menilai pemerintah tidak konsisten menjalankan UU Minerba. Pemerintah masih mengkaji lebih detail terkait jenis mineral yang akan mendapat relaksasi ekspor. Publik hanya bisa berharap pemerintah komitmen pada prinsip nilai tambah pengelolaan mineral ini.