tirto.id - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan menegaskan PT Freeport Indonesia harus membangun smelter, namun lokasinya tidak harus di Timika, Papua.
"Smelter itu wajib, pasti jalan. Lokasinya di mana? Itu kita serahkan sepenuhnya kepada Freeport," ujar Jonan di Timika, Rabu (10/5/2017), seperti dilaporkan Antara.
Jonan menegaskan bahwa semua perusahaan pertambangan, termasuk Freeport wajib membangun industri smelter atau pemurnian bahan tambang dalam negeri. Hanya saja, menurut dia, pemerintah sepenuhnya menyerahkan keputusan itu kepada PT Freeport sendiri di mana smelternya dibangun.
"Tidak harus di Papua, lebih khusus di Timika. Mengingat ini besar, maka sebaiknya harus jauh dari lingkungan masyarakat sehingga kalau ada polusi dan lainnya tidak sampai mengganggu kehidupan masyarakat," kata Jonan.
Smelter adalah fasilitas pengolahan hasil tambang yang berfungsi meningkatkan kandungan logam, seperti timah, nikel, tembaga, emas dan perak hingga mencapai tingkat yang memenuhi standar sebagai bahan baku produk akhir.
Ia mengemukakan saat ini pemerintah bersama PT Freeport baru memulai proses negosiasi yang akan menentukan keberlanjutan operasi pertambangan perusahaan itu di Papua dalam jangka panjang.
Kontrak pertambangan PT Freeport berupa Kontrak Karya Tahap II yang ditandatangani tahun 1991 oleh Presiden Soeharto akan berakhir pada 2021.
Jonan berada di Papua saat transit di Bandara Mozes Kilangin Timika dalam penerbangan dari Jayapura menuju Jakarta.
Ia mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan empat proyek kelistrikan Papua, Maluku dan Maluku Utara yang dipusatkan di Holtekam, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura, Papua, Selasa (9/5/2017).
Pada saat bersamaan, Presiden Jokowi juga meletakkan batu pertama pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) Jayapura berkapasitas 50 Mega Watt (MW).
Penulis: Dipna Videlia Putsanra
Editor: Dipna Videlia Putsanra
