Indeks Kasus Freeport

EKs Menteri ESDM Sudirman Said mengaku dimarahi Jokowi saat melaporkan eks Ketua DPR Setya Novanto ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).

Warga pemegang hak ulayat tanah tempat PT Freeport Indonesia beroperasi menjadikan Haris Azhar sebagai kuasa hukum untuk isu divestasi saham.

Proses akuisisi Freeport yang dikebut sebelum Pilpres berpotensi merugikan negara sebesar Rp1,8 triliun.

Kemenkumham Kantor Wilayah Papua mendesak Pemda setempat segera mengatur dan membentuk Perda yang mengatur tentang aktivitaspendulangan liar yang masuk area konsesi PT Freeport Indonesia di Kabupaten Mimika.

Komisi VII DPR dinilai lebih baik menyelesaikan RUU Migas daripada membuat Pansus Freeport.

Komisi VII DPR RI berencana memanggil mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Sudirman Said terkait pernyataannya tentang pertemuan Presiden Jokowi dan Moffet.

Wacana pembentukan panitia khusus (pansus) tentang pertemuan Jokowi-Moffet tak perlu dilakukan dan dinilai Ekonom UGM hanya buang-buang waktu saja.

Hidayat Nur Wahid mengusulkan agar polemik mengenai pertemuan rahasia antara Jokowi dan PT Freeport Indonesia sebaiknya diselesaikan dengan bertemu dan melakukan debat langsung.

TKN menyebutkan, apa yang disampaikan Sudirman Said soal adanya pertemuan rahasia terkait masalah kelanjutan investasi PT Freeport Indonesia 2015 silam justru membuka celah bagi dirinya sendiri.

Sekretaris TKN Jokowi-Ma'ruf, Hasto Kristiyanto menilai pertemuan rahasia atau terbuka tak masalah, karena hasilnya saham PT Freeport sebagian besar milik Indonesia.

Sudirman Said menuding ada pertemuan rahasia antara Jokowi dengan Freeport untuk memperoleh kepastian investasi pada 2015.

Presiden Joko Widodo mengklaim tak ada pertemuan rahasia dengan PT Freeport Indonesia seperti dituduhkan mantan menterinya, Sudirman Said.

Kuasa Hukum karyawan eks Freeport Haris Azhar meragukan keseriusan Presiden Joko Widodo dalam hal menuntaskan permasalahan ribuan eks karyawan PT Freeport Indonesia.

Langkah Jokowi yang mengambil saham freeport dinilai ekonom INDEF terlalu terburu-buru.

Presiden Jokowi dinilai kurang informasi saat menemui perwakilan eks karyawan PT Freeport Indonesia (PT FI).

Presiden Jokowi menerima perwakilan tiga karyawan eks PT Freeport Indonesia yang melaporkan nasibnya

Pemprov Papua telah mengirim surat ke PT Freeport untuk mempekerjakan lagi 8.000 karyawan yang di-PHK.

Sejumlah karyawan PT Freeport Indonesia dengan menginap di seberang Istana Negara, berharap Jokowi turun tangan mencari solusi atas pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak.

Penanggulangan masalah lingkungan sudah dibahas sejak 2017 diawali audit lingkungan PTFI oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Belasan eks pekerja PT Freeport Indonesia (PTFI)  melakukan aksi di
depan Kedutaan Besar Amerika Serikat, Jakarta, Kamis (27/12/2018).
Mereka menolak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan oleh PTFI
karena dinilai melanggar Undang-Undang dan etika bisnis.