Balas Klaim Sudirman Said, TKN: Tak Masalah Pertemuan Tertutup

Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Hasto Kristiyanto tak menyoal tudingan soal pertemuan rahasia Sudirman Said dan Jokowi dengan PT Freeport Indonesia (PT FI) pada 2015.

Hasil pertemuan itu yang dibeberkan Sudirman Said menghasilkan surat yang berisi tidak memperpanjang kontrak kerja PT FI di Indonesia. Hasto mengaku tak masalah, pertemuan terbuka atau rahasia. Ia menekankan pada hasil divestasi saham PT FI.

"Yang penting hasilnya bagaimana," kata Hasto di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara, Rabu (20/2/2019).

"Terbukti akhirnya dengan proses negosiasi yang panjang itu akhirnya bisa diambil alih. Ya negosiasi tidak bisa dilakukan secara terbuka, karena ini menyangkut hal yang strategis," imbuh dia.

Hasto justru menyatakan informasi disampaikan Sudirman tentang adanya pertemuan tertutup adalah bentuk kekecewaan, karena dicopot oleh Jokowi dari jabatan Menteri ESDM.

Saat ini, Sudirman berada di kubu tim sukses Prabowo-Sandiaga. Padahal pertemuan terbuka atau tertutup adalah hal yang tidak relevan.

"Karena itu menyangkut masalah yang strategis makanya dilakukan secara tertutup, tetapi hasilnya diumumkan kepada rakyat, ini yang harus kita lihat," kata dia.

Hasto mengatakan pertemuan tertutup bukan hanya saat membahas masalah PT FI tapi juga masalah Blok Mahakam dan Blok Rokan. Namun, hasilnya Indonesia berhasil menguasai sebagian besar saham.

"Penting tolak ukur utama adalah bagaimana seorang pemimpin dalam hal ini adalah Presiden Jokowi mampu mengembalikan seluruh tujuan di dalam bernegara, di dalam mengelola sumber-sumber daya alam yan strategis untuk benar-benar dikuasai oleh negara," ucapnya lagi.

Sudirman yang juga Direktur Materi dan Debat Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi blak-blakan soal surat 7 Oktober 2015.

Surat yang disebut-sebut sebagai cikal bakal perpanjangan izin PT Freeport Indonesia (PT FI) di Papua.

“Surat 7 Oktober 2015. Jadi surat itu seolah-olah saya yang memberikan perpanjangan izin [kontrak karya], itu persepsi publik,” kata Sudirman dalam diskusi yang diselenggarakan Institut Harkat Negeri melalui keterangan tertulis, Rabu (20/2/2019).

Baca juga artikel terkait KASUS FREEPORT atau tulisan lainnya dari Felix Nathaniel