Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) menilai target pemerintah menggenjot jumlah pabrik pengolahan (smelter) nikel sebanyak 37 unit pada 2021 sulit direalisasikan apabila pembatasan ekspor bijih nikel dilakukan.
Baru sepekan bekerja, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia langsung memicu polemik lantaran mengeluarkan pengumuman untuk mempercepat pelarangan ekspor bijih nikel dua bulan lebih cepat.
Pemerintah minta pelaku usaha tambang nikel untuk tidak mengulur kebijakan pelarangan ekspor nikel lantaran pelaku usaha sudah diberikan waktu lebih dari 2 tahun untuk membangun smelter.
Guru Besar Teknik Pertambangan ITB Irwandy Arif menilai pemerintah seharusnya konsisten melarang ekspor bijih mineral. Sebab, hal ini adalah amanat UU Minerba yang sudah lama terbit.
Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) mengeluhkan rencana pemerintah untuk mempercepat pelarangan ekspor nikel yang semula akan dilakukan pada 2022.
Kementerian ESDM memastikan IUPK Freeport Indonesia rampung sebelum tahun 2018 berakhir. Bagaimana dengan kerusakan lingkungan yang selama ini dipersoalkan?
Freeport dan Amman Mineral Nusa Tenggara mendapatkan izin ekspor konsentrat sampai Februari 2019. Freeport menerima izin ekspor 1,24 juta wet metric ton, sedangkan Amman 450.826 wet metric ton.