Indeks Sidang Ahok

Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengaku sedih dituduh Jaksa Penuntut Umum (JPU) menistakan agama Islam dan ulama. Menurutnya hal tersebut sama saja dia menistakan orang tua angkat dan saudara angkatnya sendiri.

Komisi Yudisial (KY) mengimbau masyarakat dan berbagai pihak terkait agar menjaga ketertiban sekaligus menghormati peradilan di Indonesia terkait persidangan dugaan penistaan agama dengan tersangka Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

13 orang jadi Jaksa Penuntut Umum kasus penistaan agama yang menjerat Ahok. Empat di antaranya punya cerita yang patut disimak: dari kasus Jessica sampai mencibir KPK.

Sidang dugaan penistaan agama dengan tersangka Basuki Tjahaja Purnama resmi digelar di gedung Pengadilan Negeri Jakarta Utara di Jalan Gajah Mada Nomor 17 Jakarta Pusat, Selasa (13/12/2016). Namun sidang yang sedianya digelar terbuka tidak memungkinkan menampung banyak orang karena ruang sidang tersebut berkapasitas 80 sampai 100 orang.

Ahok akan menjalani sidang perdana sebagai tersangka kasus penistaan agama yang digelar oleh PN Jakarta Utara di Gedung tua PN Jakarta Pusat, didampingi 80 kuasa hukum. Diperkirakan akan ada 800 orang berdemonstrasi di luar gedung.

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia mengimbau agar media bijak dalam menyiarkan sidang kasus petahana Calon Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang akan disidangkan pada hari Selasa ini dan tidak menomor satukan rating.

Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) akan didampingi oleh sekitar 80 anggota yang tergabung dalam tim advokasi Bhinneka Tunggal Ika BTP dalam menjalani persidangan perdana perkara dugaan penistaan agama.

Beberapa kali terjadi massa mengepung pengadilan. Ada kalanya vonis sesuai tuntutan massa, tapi pernah juga tidak. Misalnya pada Sukarno.

Kasus penistaan agama yang menjerat Ahok memasuki babak baru. Perdebatan tak semata soal Ahok bersalah atau tidak, tapi juga: Apakah sidang mesti disiarkan langsung lewat televisi atau tidak.

Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya telah menyiapkan sejumlah rekayasa lalu lintas terkait sidang kasus dugaan penistaan agama yang menjerat Gubernur nonaktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang digelar besok, Selasa (13/12/2016).

Polda Metro Jaya siap mengamankan seluruh rangkaian sidang Ahok dalam kasus dugaan penistaan agama meskipun belum diketahui berapa jumlah personel keamanan yang akan diturunkan.

Jupriyadi menjadi anggota majelis hakim kasus penistaan agama dengan tersangka Ahok. Pernah memecahkan rekor vonis pidana terberat, juga memvonis mantan menteri dan wali kota.

Hakim Abdul Rosyad ditunjuk sebagai salah satu hakim yang mengadili dugaan penistaan agama yang dilakukan Ahok. Ia pernah menangani kasus pembunuhan yang dibumbui isu penistaan agama.

Kebencian terhadap etnis Tionghoa merupakan hasil dari politik pecah belah Soeharto.

Sejumlah pelapor kasus dugaan penistaan agama yang terdiri dari Angkatan Muda Muhammadiyah dan Forum Anti Penistaan Agama mendatangi Gedung Pengadilan Negeri Jakarta Utara (Jakut), Jumat (9/12/2016). Tujuan kedatangan mereka adalah untuk menanyakan rencana persidangan Ahok.

Empat hari menjelang digelarnya sidang kasus dugaan penistaan agama dengan tersangka Basuki Tjahaja Purnama pada Selasa (13/12/2016) nanti, tempat sidang belum diputuskan secara resmi. Kejaksaan dan kepolisian belum menemukan kesepakatan.

Kejaksaan Agung dinilai tidak menjalankan proses hukum yang fair dalam kasus Basuki Tjahaja Purnama. Terhitung hanya tiga hari setelah menerima berkas penyidikan dari polisi, pihak kejaksaan menyatakan penyidikan polisi sudah P-21 dan kemudian melanjutkannya ke pengadilan. Padahal berkas Ahok mencapai 826 halaman.

Berpindah-pindah wilayah penugasan, Hakim Joseph V Rahantoknam ditunjuk menjadi salah satu dari lima hakim yang mengadili perkara penistaan agama yang diduga dilakukan Ahok. Apa rekam jejak Joseph?

Sebagai pihak yang mengamankan jalannya sidang, pihak kepolisian berkukuh agar PN Jakarta Utara memindah lokasi sidang Ahok yang rawan menimbulkan gangguan. Namun, PN Jakarta Utara belum memutuskan adanya perubahan lokasi sidang.

Sebagai pihak yang mengamankan jalannya sidang, pihak kepolisian berkukuh agar PN Jakarta Utara memindah lokasi sidang Ahok yang rawan menimbulkan gangguan. Namun, PN Jakarta Utara belum memutuskan adanya perubahan lokasi sidang.