Indeks Ruu Pprt

Menaker Ida Fauziah mengklaim pembahasan DIM RUU PPRT berjalan dengan cepat dan lancar.

Pemerintah segera mengajukan hasil pembahasan DIM RUU PPRT kepada DPR RI untuk dibahas dengan Badan Legislasi (Baleg).

Koalisi Sipil untuk RUU PPRT khawatir RUU tersebut akan mangkrak kembali karena para anggota DPR fokus ke Pemilu 2024.

PRT dan buruh perempuan mendorong DPR RI dan pemerintah untuk menyelesaikan pembahasan RUU PPRT usai lebaran.

Pimpinan DPR berjanji pembahasan RUU PPRT di masa sidang berikutnya akan dilakukan secara transparan dan melibatkan masyarakat sipil.

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyebutkan Pemerintah akan segera mengirimkan surat presiden untuk pembahasan RUU PPRT.

Pembahasan RUU PPRT antara DPR RI dan pemerintah harus dipersiapkan secara matang usai disetujui menjadi RUU usulan inisiatif DPR RI.

Ketua Panja RUU PPRT Willy Aditya menyebutkan RUU ini akan segera disahkan menjadi rancangan undang-undang inisiatif DPR.

Wakil Ketua DPR RI Dasco membantah pimpinan DPR sengaja menunda pembahasan RUU PPRT.

Koalisi sipil menilai pernyataan Utut Adianto soal tak ada urgensi pengesahan RUU PPRT merendahkan peran pekerja rumah tangga di Indonesia.

Para PRT menyesalkan keputusan Ketua DPR RI Puan Maharani yang menunda RUU PPRT ke paripurna untuk disetujui sebagai RUU inisiatif DPR RI.

RUU PPRT hingga kini belum dapat dibawa ke rapat paripurna DPR untuk disetujui sebagai RUU inisiatif DPR.

Serbet raksasa sebagai bentuk protes kepada DPR RI lantaran Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) tidak kunjung disahkan.

Kemnaker beralasan UU Ketenagakerjaan Tahun 2003 tidak secara eksklusif melindungi pekerja rumah tangga (PRT).

Menteri PPPA Bintang Puspayoga berdalih penyelesaian RUU Perlindungan PRT bukan hanya pembahasan substansinya saja, tetapi juga kesepakatan politik.

RUU PPRT akan mengatur soal kewajiban pemberian jaminan sosial kepada para pekerja rumah tangga (PRT).

Jokowi memerintahkan Menkumham Yasonna Hamonangan Laoly dan Menaker Ida Fauziyah untuk mengebut pengesahan RUU Perlindungan PRT.

Sebanyak 89% PRT tidak mendapatkan jaminan kesehatan sebagai peserta Penerima Bantuan Iuran dan 99% tidak memiliki jaminan sosial ketenagakerjaan.

Muktamar NU Lampung mendorong pemerintah dan DPR segera mengesahkan RUU PPRT agar kehidupan PRT terjamin di bawah payung hukum.

Salah satu pihak yang paling membikin JALA PRT kecewa adalah Fraksi PDIP karena sebagai salah satu pengusul RUU PPRT di DPR RI.