Indeks Ruu Pprt

RUU Pemilu, RUU Pilkada, RUU BUMN, RUU Transportasi Online, RUU PPRT hingga RUU BPIP juga masuk daftar total 52 RUU Prolegnas prioritas 2026.

Baleg DPR menilai tak ada seseorang yang ingin bekerja sebagai Pekerja Rumah Tangga (PRT) apabila berpendidikan baik.

Kemensos ingin meniru Filipina yang memiliki undang-undang khusus untuk PRT dengan perlindungan secara sistematis.

Puan mengatakan, DPR mulai pembahasan-pembahasan meminta masukan dari seluruh masyarakat lewat rapat dengar pendapat umum (RDPU).

Menurut Jumisih, 9 jenis itu tidak bisa dilakukan satu orang PRT saja, tetapi harus ada beberapa PRT di dalam satu rumah untuk mengerjakan tugasnya.

Responden yang mendukung agar RUU PPRT segera disahkan mencapai 42 persen sementara penolak RUU TNI mencapai 48 persen responden.

ILO berharap RUU PPRT mengakomodir perbaikan hubungan kerja antara pemberi kerja dengan PRT melalui ikatan kontrak kerja yang lebih jelas.

Komnas HAM juga menilai upah yang diberikan kepada PRT kerap 20-30 persen dari UMP sehingga perlu diatur serta pengaturan uang lembur, THR, maupun bonus.

Puan menyebut DPR RI masih mengumpulkan masukan dari pemberi kerja, PRT itu sendiri, dan penerima pekerja.

Komisi IX DPR RI maupun Baleg belum menerima penugasan dari pimpinan DPR untuk membahas RUU PPRT.

Ketua Baleg DPR, Bob Hasan, mengaku, selain akan memperbaiki naskah akademik RUU PPRT, mereka juga akan memperbarui materi RUU PPRT.

Dalam peringatan Hari Buruh, Prabowo Subianto berjanji bakal segera mengesahkan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga dalam waktu tiga bulan.

Sudah 21 tahun RUU PPRT ditelantarkan nasibnya. Tahun 2025, DPR berencana membahasnya kembali, sebagai hadiah bagi kaum pekerja dalam rangka Hari Buruh.

Pengesahan RUU PPRT diyakini dapat meminimalisir kekerasan serta perdagangan orang pada pekerja rumah tangga.

RUU PPRT sudah hampir 20 tahun mondar-mandir di Senayan, tapi prosesnya masih saja jalan ditempat.

DPR RI sudah seharusnya mengesahkan RUU PPRT, namun terus saja tidak diprioritaskan meski masuk prolegnas.

Masyarakat tidak perlu khawatir jika RUU PPRT disahkan. Sebab, RUU PPRT tidak mengatur soal pemidanaan pemberi kerja terhadap pekerja rumah tangga.

Anies berjanji jika terplih sebagai presiden akan mengesahkan Rancangan Undang-undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT).

RUU PPRT sudah mandek selama 19 tahun. Meski telah ditetapkan sebagai inisiatif DPR, tapi masih macet di meja pimpinan DPR.

Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan KemenPPPA, Ratna Susianawati mengatakan pemerintah telah mengirimkan DIM RUU PPRT kepada DPR RI pada Mei 2023.