Indeks Ruu Pprt

Sejumlah poin penting UU PPRT dapat dipelajari oleh masyarakat. UU PPRT disahkan oleh DPR RI pada Selasa (21/4/2026)

Lita berharap pemerintah bisa melakukan sosialisasi secara masif terkait UU PPRT agar pemberi kerja teredukasi dan memperlakukan PRT secara manusiawi.

Penyalur kerja (P3RT) dilarang menahan dokumen pribadi, membatasi akses komunikasi, dan memaksa PRT tetap terikat kontrak usai masa perjanjian berakhir.

UU PPRT adalah Undang-Undang Perlindungan Pekera Rumah Tangga. Apa saja isinya? Simak poin-poin penting UU PPRT di bawah ini.

UU PPRT kini juga mengakui berbagai profesi layanan personal yang bekerja di ranah privat rumah tangga.

Mekanisme lebih rinci dalam UU PPRT tidak akan diatur langsung dalam undang-undang, melainkan menunggu aturan turunan.

DPR menggelar rapat paripurna untuk mengesahkan RUU Perlindungan Saksi dan Korban (PSDK) dan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) jadi UU.

Dasco mengatakan persetujuan RUU PPRT menjadi undang-undang oleh DPR RI akan menjadi hadiah peringatan Hari Kartini dan Hari Buruh atau May Day.

RUU PPRT akan dibawa ke tingkat II untuk diputuskan menjadi UU dalam rapat paripurna, Selasa (21/4/2026) besok.

Salah satu poin yang masih dibahas di RUU PPRT adalah mekanisme penyelesaian perselisihan antara PRT dan pemberi kerja.

API mengkritik kebijakan ketenagakerjaan yang dinilai mendorong informalisasi dan mengabaikan kepastian hubungan kerja.

Dasco yakin, keterlibatan berbagai pihak menjadi kunci agar pembahasan RUU berjalan komprehensif dan menghasilkan regulasi yang dapat diterima semua pihak.

Menurut Dasco, RUU PPRT tengah dalam tahap menerima partisipasi publik. Proses ini masih berlangsung.

Pada Jumat (13/2), koalisi masyarakat sipil menyuarakan kembali tuntutan agar negara segera mengesahkan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT).

RUU PPRT untuk melindungi PRT, khususnya pekerja perempuan, dari kekerasan dan eksploitasi. RUU ini tanpa tuntutan gaji setara UMR dan tunjangan lain.

Padahal, kata Eva, PDIP sangat mendukung terhadap proses pengesahan RUU PPRT tersebut.

RUU Pemilu, RUU Pilkada, RUU BUMN, RUU Transportasi Online, RUU PPRT hingga RUU BPIP juga masuk daftar total 52 RUU Prolegnas prioritas 2026.

Baleg DPR menilai tak ada seseorang yang ingin bekerja sebagai Pekerja Rumah Tangga (PRT) apabila berpendidikan baik.

Kemensos ingin meniru Filipina yang memiliki undang-undang khusus untuk PRT dengan perlindungan secara sistematis.

Puan mengatakan, DPR mulai pembahasan-pembahasan meminta masukan dari seluruh masyarakat lewat rapat dengar pendapat umum (RDPU).