Indeks Ruu Perampasan Aset

Sekelompok mahasiswa dari Aliansi BEM SI melakukan aksi unjuk rasa di sekitar Gedung DPR RI.

Menurut Dasco, RUU Perampasan Aset dan RUU KUHAP tak bisa dibahas dalam satu waktu karena khawatir ada aturan yang tumpang tindih.

Sturman memastikan Baleg DPR akan berhati-hati membahas RUU Perampasan Aset agar tidak terjadi tumpang-tindih undang-undang.

Aksi Aliansi Lampung Melawan bukan sekadar unjuk rasa. Melainkan, desakan moral agar pemerintah dan legislatif dengar suara rakyat.

DPRD Jabar dukung pengusutan hukum almarhum Affan Kurniawan secara adil dan transparan serta pelaksanaan reformasi Polri.

Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, menyebut bahwa kelanjutan dari RUU Perampasan Aset menunggu hasil evaluasi prolegnas.

RUU Perampasan Aset nantinya juga menyasar masyarakat umum yang memiliki transaksi mencurigakan.

Presiden Prabowo Subianto, telah mendiskusikan soal rancangan Undang-Undang (RUU) perampasan aset bersama partai politik.

Meski belum menjadi pembahasan, Puan memastikan DPR akan mendukung pemberantasan korupsi hingga ke akar.

Bob mengaku belum ada pembahasan RUU Perampasan Aset kecuali sudah menetapkan RUU ini masuk Prolegnas jangka menengah dengan inisiatif dari pemerintah.

Tanak mengaku, pengesahan RUU Perampasan Aset akan membuat upaya pemulihan kerugian negara akibat tindak korupsi bisa lebih maksimal.

Yusril memandang bahwa perampasan aset hasil korupsi perlu diatur dengan undang-undang agar hakim memiliki dasar hukum yang kuat dalam mengambil keputusan

Prabowo Subianto menyatakan bahwa ia mendukung RUU Perampasan Aset agar segera disahkan sebagai bentuk komitmennya melawan korupsi.

Jubir KPK bilang penindakan adalah upaya yang buat orang tak nyaman sehingga harus dilakukan dengan dasar yang tepat.

Ia tidak ingin aparat penegak hukum dapat merampas aset tersangka tanpa proses persidangan ketika RUU Perampasan Aset sudah disahkan.

Menteri Hukum menjamin RUU Perampasan Aset akan sesuai dengan harapan masyarakat.

Konteks asli video yang disertakan dalam unggahan adalah momen kericuhan saat sidang paripurna untuk menentukan pimpinan DPR periode 2014-2019.

Perampasan aset bisa melengkapi 3 aspek utama pemberantasan korupsi, yaitu pencegahan, penindakan, dan pemulangan aset.

ICW menilai akan jauh lebih baik bila Prabowo berfokus mendorong percepatan pembahasan RUU Perampasan Aset di DPR.

Rapat ditunda karena PPATK masih membutuhkan waktu untuk menyempurnakan paparan urgensi RUU Perampasan Aset agar tidak ada salah persepsi.