Indeks Ruu Kuhap

KPK tetap akan melakukan kajian atas kehadiran KUHAP yang baru disetujui DPR menjadi undang-undang.

Simak petisi penolakan RKUHAP yang baru saja disahkan dan berlaku menjadi UU pada 2026. Cek pula tautan tanda tangan petisi tersebut.

Terdapat sejumlah substansi perubahan utama pada RKUHAP terbaru. Simak informasi selengkapnya melalui artikel berikut ini.

Supratman mengklaim pembahasan RUU KUHAP melibatkan partisipasi publik.

Pemerintah memandang pembaharuan KUHAP merupakan hal penting dalam memperkuat sistem hukum nasional.

Habiburokhman mengatakan, KUHAP baru akan mulai berlaku pada 2 Januari 2026. Simak penjelasannya.

Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menegaskan KUHAP baru membuat syarat penahanan jauh lebih objektif.

Beleid yang diketok langsung Ketua DPR RI, Puan Maharani itu berlaku pada 2 Januari 2026.

Pasal mengenai klausul Polri sebagai penyidik utama batal dikeluarkan dari RUU. Selain itu, ketentuan bermasalah lain juga tak terbahas oleh DPR.

Protes Tolak RUU KUHAP viral di media sosial. Berikut alasan utama munculnya kritik publik dan pasal-pasal yang dianggap bermasalah.

Habiburokhman mengaku heran atas klaim adanya pencatutan itu muncul empat hari setelah pembahasan UU tersebut melewat tingkat pertama.

Informasi aksi demo Tolak RUU KUHAP di Jakarta, isu yang dipersoalkan, serta daftar tuntutan mahasiswa.

Habiburokhman mengatakan kewenangan aparat dalam memblokir tabungan dan melakukan penyitaan, masih memerlukan izin dari majelis hakim.

Cucun mengatakan RUU KUHAP akan disahkan melalui Rapat Paripurna (Rapur) hari ini.

Simak jadwal pengesahan RUU KUHAP yang menuai pro-kontra di masyarakat. Ketahui pula, apa saja kontroversi dari RUU tersebut jelang pengesahan.

RUU KUHAP akan disahkan di Rapat Paripurna DPR besok. Simak daftar pasal RUU KUHAP yang kontroversial dan banyak menuai kritik di sini.

Komnas Perempuan meyakini hal ini justru bisa mencegah victim blaming atau perilaku menyalahkan korban.

Koalisisi Masyarakat Sipil sebut masukan yang dibacakan dalam Panja RUU KUHAP tak akurat dan memiliki perbedaan substansi signifikan dengan versi mereka.

Habiburokhman menjelaskan memang sempat ada usulan untuk hapus Pasal 6 RUU KUHAP, namun tak jadi usai melewati proses diskusi.

Meski begitu, Habiburokhman menyebut banyak poin penting yang sudah disepakati dan sudah dimaksimalkan di RUU KUHAP.