Indeks Ruu Kuhap

Habiburokhman mengatakan, KUHAP baru akan mulai berlaku pada 2 Januari 2026. Simak penjelasannya.

Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menegaskan KUHAP baru membuat syarat penahanan jauh lebih objektif.

Beleid yang diketok langsung Ketua DPR RI, Puan Maharani itu berlaku pada 2 Januari 2026.

Pasal mengenai klausul Polri sebagai penyidik utama batal dikeluarkan dari RUU. Selain itu, ketentuan bermasalah lain juga tak terbahas oleh DPR.

Protes Tolak RUU KUHAP viral di media sosial. Berikut alasan utama munculnya kritik publik dan pasal-pasal yang dianggap bermasalah.

Ringkasan isi RUU KUHAP terbaru yang akan disahkan DPR, termasuk perubahan kewenangan penyidik, isu krusial, dan poin kritik masyarakat sipil.

Habiburokhman mengaku heran atas klaim adanya pencatutan itu muncul empat hari setelah pembahasan UU tersebut melewat tingkat pertama.

Informasi aksi demo Tolak RUU KUHAP di Jakarta, isu yang dipersoalkan, serta daftar tuntutan mahasiswa.

Habiburokhman mengatakan kewenangan aparat dalam memblokir tabungan dan melakukan penyitaan, masih memerlukan izin dari majelis hakim.

Cucun mengatakan RUU KUHAP akan disahkan melalui Rapat Paripurna (Rapur) hari ini.

Simak jadwal pengesahan RUU KUHAP yang menuai pro-kontra di masyarakat. Ketahui pula, apa saja kontroversi dari RUU tersebut jelang pengesahan.

RUU KUHAP akan disahkan di Rapat Paripurna DPR besok. Simak daftar pasal RUU KUHAP yang kontroversial dan banyak menuai kritik di sini.

Komnas Perempuan meyakini hal ini justru bisa mencegah victim blaming atau perilaku menyalahkan korban.

Koalisisi Masyarakat Sipil sebut masukan yang dibacakan dalam Panja RUU KUHAP tak akurat dan memiliki perbedaan substansi signifikan dengan versi mereka.

Habiburokhman menjelaskan memang sempat ada usulan untuk hapus Pasal 6 RUU KUHAP, namun tak jadi usai melewati proses diskusi.

Meski begitu, Habiburokhman menyebut banyak poin penting yang sudah disepakati dan sudah dimaksimalkan di RUU KUHAP.

Isnur menilai tidak ada alasan RUU KUHAP harus segera disahkan dalam waktu dekat sehingga tidak perlu ada narasi menyesatkan untuk mengesahkan RUU KUHAP.

Alasan pengamatan hakim bisa menjadi alat bukti lantaran adanya kesulitan dalam menemukan alat bukti yang cukup di beberapa kasus pidana.

Dalam pandangan mini, semua fraksi menyetujui RUU KUHAP dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan menjadi undang-undang.

Ketentuan penyidik bisa menyita barang tanpa izin Ketua PN tertuang dalam Pasal 112A Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP).