Indeks Ruu Kuhap

Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, mengatakan, penghapusan pasal ini dikarenakan ketentuan itu sudah diatur dalam Undang-Undang Polri.

Wamenkum mengaku, pembahasan RUU KUHAP mengakomodir 40 poin masukan publik terkait RUU KUHAP dan sebagian besar diakomodasi.

Penyandang disabilitas mental dan intelektual berat hanya dapat dikenai tindakan berupa rehabilitasi berdasarkan penetapan hakim.

Dasco mengklaim tingginya atensi masyarakat membuat RUU KUHAP masih belum dibawa ke Rapat Paripurna DPR RI.

Morgan mengaku bahwa para penyandang disabilitas down syndrome dan disabilitas intelektual kerap mendapatkan perlakuan diskriminasi di semua bidang.

Yeni memandang Pasal Nomor 208 Ayat 1 revisi RUU KUHAP masih terbilang rawan bagi penyandang disabilitas mental karena khawatir tak dipertimbangkan hakim.

Komnas HAM khawatir akan melahirkan impunitas bila keadilan restoratif diterapkan bagi pelanggaran HAM berat dalam RKUHAP.

Wamen HAM, Mugiyanto Sipin, menilai alasan aturan penahanan di dalam RUU KUHAP terlalu umum sehingga diusulkan untuk dibuat lebih spesifik.

Eddy mengingatkan bahwa KUHP juga akan berlaku pada Januari 2026 sehingga RUU KUHAP perlu disahkan agar penegak hukum tak kehilangan legitimasi penindakan.

Komisi III DPR akan membahas RUU Perampasan Aset secara bersamaan dengan pembahasan RUU KUHAP.

Nasir Djamil mengatakan Komisi III DPR RI siap membahas RUU Perampasan Aset berbarengan RUU KUHAP.

Baleg menilai KUHAP akan menjadi pondasi untuk RUU Perampasan Aset.

Menurut Dasco, RUU Perampasan Aset dan RUU KUHAP tak bisa dibahas dalam satu waktu karena khawatir ada aturan yang tumpang tindih.

Habiburokhman mengatakan, RUU KUHAP tak disahkan dalam masa sidang I tahun sidang 2025-2026 karena masih banyak penolakan publik.

KPK pun memberikan beragam masukan untuk penyusunan RUU KUHAP seperti definisi tertangkap tangan, penyadapan, lex specialis, hingga masalah pencegahan.

Eddy menyampaikan bahwa DPR dan pemerintah akan membuka ruang partisipasi bermakna (meaningful participation) melalui rapat dengar pendapat umum (RDPU).

Eddy mengaku sebagai salah satu orang yang tak setuju ada undang-undang restorative justice karena restorative justice itu suatu pendekatan.

Eddy menilai hal ini menjadi penting karena hanya ahli hukum yang hanya bisa melawan kewenangan hingga tekanan yang besar dari penyidik.

Eddy mengatakan, dalam proses pembahasannya, RUU KUHAP akan mengedepankan prinsip meaningful participation sehingga DPR masih menggelar RDPU RUU KUHAP.

RUU KUHAP 2025 membahas apa? Cek rangkuman yang tersedia & link PDF.