Indeks Ruu Kuhap

Eddy menyebut RUU KUHAP akan mengatur bahwa pelaku tindak pidana yang tidak bisa membayar kerugian korbannya, maka kerugian itu akan ditanggung negara.

Eddy hanya mengungkapkan bahwa saat ini RKUHAP sepenuhnya merupakan kewenangan dari Komisi III DPR RI.

Dasco memastikan pengesahan RUU KUHAP tidak akan dilakukan secara terburu-buru.

Koalisi menilai, ada 9 poin dalam RUU KUHAP yang berpotensi mengganggu penanganan tindak pidana korupsi, salah satunya menghilangkan wewenang UU Tipikor.

Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman mengklaim RUU KUHAP tidak melemahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

KPK khawatir aturan yang bertentangan dengan wewenang KPK di RUU KUHAP itu akan menjadi pintu masuk tersangka atau terdakwa lepas jerat hukum.

KPK mengaku tidak mengetahui perkembangan pembahasan RUU KUHAP saat ini dan mereka khawatir sejumlah pasal mempengaruhi kewenangan KPK.

Hotman Paris berharap tersangka ataupun terlapor hingga saksi mendapat pendampingan advokat saat menjalani pemeriksaan diatur dalam RUU KUHAP.

Isnur meminta agar RUU KUHAP tidak membuka ruang bagi TNI untuk menjadi penyidik dalam tindak pidana umum karena ada beberapa pasal RUU KUHAP membuka ruang.

YLBHI tetap mempertimbangkan undangan RDPU bahas RKUHAP, kendati masukan yang disusunnya Januari lalu tak dipertimbangkan.

Komnas HAM meminta DPR RI lebih dalam lagi mengkaji RUU KUHAP sebelum disahkan menjadi undang-undang.

Ketua KPK, Setyo Budianto, menginginkan proses penyusunan RUU KUHAP dibahas secara terbuka dan partisipatif.

RUU KUHAP mengatur penggeledahan tanpa izin pengadilan dalam keadaan mendesak. Apakah  ini efisiensi hukum atau justru jadi celah penyalahgunaan wewenang?

KPK memandang pencekalan saksi ke luar negeri tetap perlu diatur dalam Rancangan Undang-Undang KUHAP.

Indra mengklaim selalu mengunggah perkembangan pembahasan undang-undang ke website DPR agar dapat diakses publik dan pembahasan dilakukan terbuka.

Pasal 16 RUU KUHAP menyebut penyelidikan dapat dilakukan dengan cara-cara seperti pembuntutan, penyamaran, dan pembelian terselubung.

Pembahasan RUU KUHAP diharapkan menjadi kesempatan untuk memastikan imunitas advokat tak bisa dipidana ketika menjalankan tugasnya.

Budi membocorkan, salah satu poin yang disorot adalah masih perlunya posisi hukum pidana korupsi tetap diperlakukan sebagai lex specialis.

Pembatalan pengesahan RUU KUHAP bisa terjadi jika para penolak KUHAP berhasil meyakinkan pemimpin partai untuk membatalkan pengesahan RUU KUHAP.

Pembahasan RKUHAP dikhawatirkan memangkas kewenangan KPK dalam melakukan penyadapan sejak tahap penyelidikan. KPK dan masyarakat sipil pun Menanggapi.